Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta kepala daerah membenahi data penerima bansos. Pembenahan dilakukan agar penerima bantuan sosial tepat sasaran.
“Paling bobrok data, kita minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” kata Cak Imin seusai Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan tentang efisiensi anggaran untuk menutup kebocoran. Dia menyebutkan akan berdampak baik ke bansos apabila kebocoran bisa ditutup.
“Sehingga kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya,” ungkapnya.
“Sehingga bantuan sosial yang bisa bersifat tunai ke masyarakat, atau program-program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan jumlah yang besar,” lanjutnya.
Efisiensi anggaran tersebut juga dilakukan dengan cara mendorong masyarakat agar berdaya dan mandiri sehingga jumlah angka kemiskinan bisa berkurang dan masyarakat produktif semakin meningkat.
“Karena itu, insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” pungkasnya.
Simak juga video: Cak Imin Rapat dengan Abdul Kadir: Bahas Optimalisasi PMI
[Gambas:Video 20detik]
(rdh/dek)
