Jakarta –
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk periode yang akan datang. Utut menduga anggaran yang diminta berbeda dengan yang dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai beberapa waktu lalu.
Utut mulanya memberikan tanggapan atas pemaparan program 100 hari Kemlu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Utut menyebutkan, dalam poin presentasi yang didapat pihaknya, Kemlu meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun ke DPR RI.
“Ini katanya dengan presentasi Bapak nomor 31 tentang anggaran yang akan diminta untuk ditambahkan, yaitu sebesar Rp 20 triliun itu ada di poin 31 dalam presentasi, Pak Menlu,” kata Utut di Raker Komisi I, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Utut lantas menyinggung soal jumlah duta besar Indonesia untuk negara lain pada 2020-2024 sebanyak 88. Ia menyoroti soal penempatan dubes dari sisi karier dan non karier yang mestinya bisa dievaluasi.
“Ini juga perlu potensi dievaluasi karena penempatan dubes kalau memang konsep Pak Prabowo seperti itu dubes adalah pekerjaan yang harusnya langsung berkontribusi kepada pertambahan ekonomi kita,” tambahnya.
Ia menyebutkan anggaran Rp 20 triliun jika disetujui maka infrastruktur diplomatik esensial RI mestinya sudah terpenuhi. Utut menyinggung soal APBN dan defisit yang telah disepakati.
“Yang ingin saya sampaikan kalau Bapak minta Rp 20 triliun itu pemahamannya Kemlu jauh lebih baik, minimum essential diplomatic infrastructure sudah terpenuhi. Ini peta APBN kita disepakati 17 September digetok Rp 3.621,3 triliun defisitnya 616 (triliun),” ujar Utut.
Ia mengatakan Kemlu juga harus memikirkan cara menutup defisit negara. Utut juga mewanti posisi RI di aliansi negara-negara ekonomi berkembang apakah bisa mengatasi persoalan itu.
“Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju BRICS, tetapi mohon dipertimbangkan defisit ini nanti ditutup dari mana. Sekali lagi Rp 20 triliun tentu Pak Menlu kita semua di sini sepakat akan mendukung,” tutur Utut.
“Mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya, kita semua sepakat mendukung dengan catatan ke depan ini benar-benar teman-teman di Kemlu ini memberi output yang positif. Kalau di zaman Pak Jokowi dahulu dua tugas utama kemlu, yaitu menarik, direct investment, yang kedua adalah tourism,” tambanya.
Kendati demikian, Utut mengingatkan, dalam menjalankan dua tugas itu, Kemlu sering kali tak dibekali dengan dana memadai. Ia berharap anggota di Komisi I DPR juga sepakat untuk menyetujui anggaran yang diminta Kemlu.
Di momen ini, Utut mengaku paham anggaran Rp 20 triliun yang diminta Kemlu. Ia menilai hitungan itu tak terinspirasi dari Menteri HAM RI Natalius Pigai, yang meminta dana serupa.
“Dua titik ini (investasi dan turisme) yang tugasnya ada, tidak dilengkapi weapon-nya. Sekali lagi politik adalah soal keberpihakan, keberpihakan yang paling konkret adalah soal anggaran,” ujar politikus PDIP ini.
“Mudah-mudahan kita satu tone, kita sepakat mendukung karena ini usulan Pak Menlu dugaan saya agak beda dengan Pak Natalius Pigai, walaupun angkanya kebetulan sama Rp 20 triliun, dugaan saya bukan terinspirasi, tetapi ini benar-benar atas kebutuhan,” imbuhnya.
(dwr/dnu)
