Jakarta –
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi usulan terkait Polri di bawah Kemendagri. Sahroni menilai Polri seharusnya melapor langsung kepada Presiden.
“Kenapa saya concern (Polri) tidak di bawah Kemendagri atau di bawah mana pun, Polri langsung lapor kepada Presiden itu sudah bagian dari institusi, yang langsung diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengamankan republik ini,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Sahroni menolak dengan tegas usulan Polri di bawah Kemendagri. Menurut dia, tidak ada alasan Polri harus berada di bawah Kemendagri.
“Kenapa saya nggak setuju di bawah Kemendagri, pada saat nanti taruhlah di Kemendagri di bawah, nanti pada saat momen kekuasaan ada, nanti yang dituduh diduga adalah ‘wah berarti Kemendagri nih yang melakukan permainan alat negara’, misalnya dipakai untuk alat negara,” ujarnya.
“Nanti dikomplain lagi, mau dibawa ke mana lagi, Kementerian, misalnya entar oke di Kemendagri gak cocok, taruhlah di Kemenko Polkam, misalnya, nanti di Kemenko Polkam kekuasaannya berbeda lagi, dituduh lagi, Kemenko ini melakukan pemakaian alat negara,” sambungnya.
Sahroni menyebutkan pengawasan Polri juga berasal dari masyarakat. Namun, menurut dia, Polri harus melakukan evaluasi terkait adanya kekurangan-kekurangan dari pengawasan tersebut.
“Nah ada kekurangan-kekurangan yang kiranya diperbaiki itulah step by step Polri memperbaiki evaluasi atas kritikan-kritikan yang ada, misalnya ini bentuk di mana pengawasan bukan pada pengawasan dari lembaga lain, tapi pengawasan dari masyarakat, dari kita lagi,” ujarnya.
Sahroni menilai adanya anggapan Polri dipakai alat negara, merupakan hal normal. Menurut Sahroni, hal tersebut seharusnya dibiarkan berlalu.
“Kalau memang ada dugaan dianggap alat negara dipakai untuk kepentingan kelompok rasanya itu normal saja, biarkan mereka berlalu saja, tapi Polri adalah bagian dari instrumen negara yang memang dia harus laporannya kepada Presiden langsung bukan di bawah kementerian,” ungkapnya.
“Nanti ngawur nanti, jadi dikit-dikit ke sana-kemari seolah-olah dimanfaatkan oleh sekelompok orang misalnya itu narasi negatif. Saya kira mereka-mereka yang menarasikan itu biasa saja, tapi kita fokus dan concern Polri harus di bawah Presiden langsung,” imbuh dia.
(amw/dnu)
