Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembahasan penambahan kepemilikan saham 10% di PT Freeport Indonesia bisa selesai Juni. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan penambahan saham ini tidak akan membuat pemerintah mengeluarkan uang lagi.
Pasalnya, sejauh ini penambahan kepemilikan saham 10% itu sudah termasuk dengan penambahan kontrak kerja selama 20 tahun hingga 2061.
“Pemerintah nggak keluar duit lagi,” ungkap Arifin Tasrif ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Nah untuk proses penambahan saham dan perpanjangan kontrak sendiri perlu ada revisi regulasi yang mesti dilakukan. Regulasi yang mau direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Arifin berharap aturan ini masih terus disinkronisasi poin-poin revisinya. Dia berharap aturan ini secepatnya bisa dikeluarkan.
“Iya kan lagi disinkronkan. Mudah-mudahan cepat,” ungkap Arifin.
Lebih lanjut, soal target penyelesaian pembahasan dan negosiasi perpanjangan kontrak Freeport dari Jokowi di bulan Juni, Arifin mengatakan pasti akan bisa dilakukan.
“Ya harus Juni sudah selesai semuanya,” kata Arifin singkat.
(hal/hns)
