RI-Malaysia Sepakat Bentuk Tim Gabungan Bahas Aturan Pertukaran Narapidana

Jakarta –

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail. Pertemuan itu membahas teknis pemulangan narapidana kedua negara.

“Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group,” kata Yusril di gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas teknis pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia. Tim itu akan menyusun syarat dan jumlah narapidana yang dapat dipulangkan ke negara masing-masing.

Yusril mengakui saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki kerja sama hukum yang mengikat terkait pertukaran narapidana. Namun, dia meyakini hubungan baik Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat proses tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa yang bersaudara, satu dengan yang lain dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun yang lalu,” jelas Yusril.

“Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insyaallah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain,” sambungnya.

Selain masalah pertukaran narapidana, pertemuan Yusril dan Saifuddin hari ini juga membahas mengenai persoalan tapal batas Indonesia dan Malaysia. Keduanya juga membahas masalah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus overstay di Malaysia.

Saifuddin mengatakan ada 5.000 warga Indonesia yang ditahan di Malaysia. Jumlah itu terbagi dua kelompok, yaitu tahanan yang telah mendapatkan vonis penjara dan yang masih menunggu proses di pengadilan.

Menurut Saifuddin, tim gabungan Indonesia dan Malaysia akan merumuskan tahanan mana saja yang bisa masuk program pertukaran narapidana. Dia mengatakan urusan teknis akan dibahas lebih lanjut.

“So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu,” jelas Saifuddin.

(ygs/haf)