Jakarta –
Komisi VI DPR telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dalam RDP itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyoroti sejumlah isu yang terjadi di Batam.
Andre mengingatkan agar BP Batam tidak bermain-main soal moratorium lahan. Dia menyebut usai ditetapkan moratorium pada 25 September 2024, tak berapa lama kemudian moratorium kembali ditutup karena diduga berkaitan dengan kepentingan Pilkada. Komisi VI DPR akhirnya memutuskan untuk melanjutkan moratorium lahan di BP Batam.
“25 September 2024 ditetapkan moratorium pengadaan lahan, namun 4 Oktober 2024 Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memanggil Plt Kepala BP Batam dan anggota untuk membuka moratorium. Maka terbitlah, dan dibukalah 14 pemetaan lahan hingga permohonan permintaan lahan baru. Tanggal 24 Oktober kemarin ditetapkan moratorium, karena diduga ada permainan lahan ini untuk kepentingan pilkada, ini informasinya,” kata Andre Rosiade saat RDP seperti dikutip dalam keterangan yang diterima, Senin (2/12/2024).
Andre mengusulkan adanya moratorium lahan di BP Batam. Dia juga meminta pihak-pihak yang berwenang, khususnya Ketua Dewan Pengawas BP Batam, agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan segelintir pihak.
“Jadi saya minta supaya tidak muncul terus dugaan dan permasalahan, nanti dalam kesimpulan kita akan buktikan bahwa sambil akhir jabatan Pak Menteri, bahwa Komisi VI memerintahkan adanya moratorium. Tapi nanti kami akan komunikasikan dengan Presiden dan juga Menko Perekonomian. Jadi Pak Sesmen tolong dijaga bapak punya kekuasaan. Ini Komisi VI pak terus terang pak, saya ingatkan bapak kalau bapak mau coba-coba mungkin bapak bisa nggak duduk di depan itu lagi,” tegas Andre.
Selain soal moratorium, Andre juga mempertanyakan soal keberadaan rumah sakit BP Batam yang diisukan sudah dijual ke pihak lain. “Banyak pertanyaan masuk ke kita persoalan rumah sakit BP Batam itu masih punya bapak atau udah bapak jual?” tanya Andre.
“Masih punya BP Batam. Tidak dijual,” jawab Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
“Berarti itu isu ya, alhamdulillah. Berarti ketakutan masyarakat sudah terjawab,” timpal Andre lagi.
Isu air bersih di Batam juga menjadi perhatian Andre. Politikus Gerindra ini berharap pengolaan air bersih di Batam jangan sampai menimbulkan masalah.
“Ini PR pak, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.
Andre juga menyinggung kisruh pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Center. Menurut Andre, banyak sekali laporan dan pengaduan yang dia terima terkait persoalan ini.
“Banyak sekali pengaduan kepada kami soal kisruh pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Center. Bahwa pengelolaan ini saya dapat laporan dapat juga surat. Bahwa soal rencana pengadaan lahan, rencana investasi R p3,5 triliun, adanya tender yang tidak transparan,” ujarnya.
Ketua DPD Gerindra Sumbar ini berharap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di RDP ini mendapatkan jawaban dari BP Batam agar tidak lagi menjadi pertanyaan dan isu liar.
“Mungkin bisa dijawab supaya ini tidak menjadi pertanyaan. Rapat ini direkam dan didengar secara terbuka oleh publik. Mungkn saya rasa masyarakat Batam juga menonton ini, ini live langsung bisa dilihat oleh masyarakat Batam. Soal rumah sakit sudah bapak jawab, soal air bagaimana, soal tender, ini jadi pertanyaan masyarakat Batam,” tuturnya.
(ygs/isa)
