Jakarta –
DeepSeek sedang menjadi primadona karena diklaim dapat menyaingi platform AI buatan Barat. Namun asosiasinya dengan China membuat DeepSeek dijauhi ratusan perusahaan hingga badan pemerintahan di sejumlah negara.
Bloomberg melaporkan ratusan perusahaan, khususnya yang terkait dengan pemerintah, melarang karyawannya menggunakan DeepSeek karena khawatir data mereka bisa diakses pemerintah China.
Nadir Izrael, CTO perusahaan keamanan siber Armis, mengatakan 70% dari klien mereka meminta DeepSeek diblokir karena perlindungan privasi yang lemah.
“Kekhawatiran terbesar mereka adalah potensi kebocoran data model AI ke pemerintah China. Anda tidak tahu ke mana informasi Anda akan pergi,” kata Izrael, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (3/2/2025).
Sebagian besar klien Netskope, perusahaan keamanan jaringan yang dipakai perusahaan untuk membatasi akses karyawan ke website tertentu, juga meminta pembatasan yang sama.
Tidak hanya perusahaan, sejumlah badan pemerintah di banyak negara juga melarang pegawainya mengakses DeepSeek. Di Amerika Serikat, setidaknya sudah ada NASA, Kementerian Pertahanan, dan Angkatan Laut yang melarang penggunaan DeepSeek.
Kementerian Digital Taiwan juga meminta badan pemerintah lainnya untuk tidak menggunakan layanan AI DeepSeek untuk mencegah risiko terhadap keamanan informasi. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia akan menyelidiki bagaimana DeepSeek mengelola data pribadi pengguna.
Menurut kebijakan privasinya, DeepSeek mengumpulkan tombol yang ditekan, input teks dan audio, data yang diunggah, feedback, riwayat chat, dan konten lainnya untuk melatih model AI-nya. Data DeepSeek sendiri disimpan di China, di mana hukum setempat mewajibkan perusahaan membagikan data dengan badan intelijen jika diminta.
Belum lama ini, perusahaan keamanan siber Wiz menemukan database milik DeepSeek berisi riwayat chat, log, dan informasi sensitif lainnya yang bisa diakses secara publik. Database itu langsung diamankan oleh DeepSeek setelah dilaporkan oleh Wiz.
(vmp/rns)
