![](https://i2.wp.com/awsimages.detik.net.id/api/wm/2024/10/06/kondisi-ramainya-wisata-pemandangan-sawah-di-kecamatan-arjasari-kabupaten-bandung-3_169.jpeg?wid=54&w=650&v=1&t=jpeg&w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jakarta –
Pariwisata di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Sederet pungli mengganggu kenyamanan berwisata di Jabar.
Kemarin ramai bus pariwisata dipalak saat liburan ke Jabar. Dari video yang viral, direkam oleh penumpang bus, disebutkan jika tiba-tiba bus dicegat dua orang berboncengan motor. Kedua orang ini memaksa mengawal perjalanan bus menuju restoran.
Padahal sudah ditolak secara halus, namun oknum ini tetap memaksa. Saat itu, korban ingin memberi uang kepada pelaku pungli sebesar Rp 50 ribu. Namun, jumlah itu dianggap kurang dan pelaku menghadang laju mobil sebelum diberi uang hingga akhirnya korban memberi Rp 100 ribu.
Mundur lagi ke akhir Januari, pungli juga mencoreng kawasan Masjid Al Jabbar. Para juru parkir liar menggetok harga parkir liar yang berada di luar kawasan masjid.
Menanggapi pungli yang tak berkesudahan ini, Hariyanto, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mengimbau agar ada kesadaran warga terhadap pentingnya kenyamanan berwisata ini.
“Penting sekali kesadaran masyarakat ya, masyarakay pariwisata gitu. Jadi kita sejauh ini fokus juga meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui rekan-rekan kita di Pokdarwis, karena di situlah lokal-lokal champion-nya masyarakat desa wisata,” jawab Hariyanto dalam jumpa media, Jumat (7/2/2025)
Kasus pungli ini tidak hanya di pariwisata Jabar saja, namun banyak juga destinasi di Indonesia tak lepas dari oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Namun Kemenpar mengakui mereka tak punya kuasa untuk melakukan penindakan.
“Bukan di Jabar saja, juga di di beberapa daerah gitu ya kemarin di Lumajang dan lain-lain. Lagi-lagi itu muaranya ke untuk penegakan hukum, law enforcement. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan baik pidana maupun perdata tetapi kita koordinasi terkait ini,” tambahnya.
Hari menambahkan adapun langkah kongkret untuk menyikapi ini berkoordinasi dengan penegak hukum.
“Salah satu yang konkret adalah kita memastikan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi melalui kerja sama yang sudah ada, dan ditingkatkan lagi,” tutupnya.
(sym/wsw)