Jakarta –
Proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) akan berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Kali ini Prabowo ingin mengembangkan DME tanpa investasi asing.
Hal ini menjadi salah satu keputusan dalam rapat terbatas soal hilirisasi, yang digelar Prabowo bersama sejumlah menteri, Senin malam (3/3/2025).
Rencana melanjutkan lagi proyek DME pengganti LPG disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Kita juga mau bangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori, sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita lakukan agar produknya bisa dipasarkan sebagai subtitusi impor,” beber Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin malam (3/3/2025).
Bahlil menjelaskan awalnya proyek DME sempat dijalankan di Indonesia namun mandek pengembangannya karena ditinggal investor asal Amerika Serikat, yaitu Air Product.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu sempat melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek DME.
Setelah investor AS pergi sempat ada tawaran investasi dari China. Namun kembali lagi hal itu tak bisa diimplementasikan.
“Saya ingin jelaskan dulu bahwa tahun-tahun sebelumnya DME ini sudah kita lakukan dan bahkan pernah groundbreaking. Tapi waktu itu investornya Air Product itu mundur. Kemudian ada juga investor dari China menawarkan, tapi kita gabisa implementasikan juga,” beber Bahlil.
Kini proyek DME akan dilanjutkan tanpa investor asing. Indonesia akan menjalankan proyek ini sendiri. Keterlibatan pihak asing hanya sebatas soal teknologi, bukan investasinya.
Rencananya akan ada 3 atau 4 proyek DME, dengan Lokasi di Sumatera Selatan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan bapak Presiden untuk memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh dari mereka cuma teknologinya, hari ini teknologi kita butuh. Bahan baku dari kita, off taker kita juga. Jadi nggak ada lagi ketergantungan dengan pihak lain,” tegas Bahlil.
Keterlibatan Danantara
Bahli menegaskan semua modal operasional untuk proyek DME akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah ataupun swasta nasional.
Apalagi Indonesia saat ini punya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola kekayaan negara sangat besar. Modal operasional bisa saja dipenuhi oleh Danantara.
“Uang Capex nanti dari pemerintah ataupun swasta nasional. Kemudian salah satu di antaranya adalah Danantara,” sebut Bahlil.
Dirjen Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menambahkan proyek DME nantinya benar-benar akan dibiayai pemerintah bukan lagi dalam bentuk penugasan seperti yang sebelumnya diberikan kepada PT Bukit Asam.
“Nantinya akan dibiayai pemerintah, bukan penugasan. Pemerintah, dibiayai pemerintah. (Peran PT Bukit Asam masih ada?) Nanti bekerja sama aja,” sebut Tri ditemui di tempat yang sama.
Tri Winarno tak mengungkapkan kapan proyek ini akan dimulai implementasinya, katanya semua dilakukan dalam waktu dekat. “Pokoknya semua dalam waktu dekat,” lanjutnya.
(hal/hns)
