Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penerimaan negara di Istana Kepresidenan, Jakarta. Beberapa anggota Kabinet Merah Putih hadir, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sri Mulyani yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan pembahasan utama dalam rapat itu mengenai cara-cara untuk melakukan peningkatan rasio perpajakan dan juga perbaikan administrasi perpajakan.
“Kita bahas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi,” sebut Sri Mulyani dalam rapat yang dilakukan pada Kamis (20/3/2025) sore.
Ketika ditanya soal upaya meningkatkan target rasio perpajakan, Sri Mulyani tak banyak bicara. “Kita upayakan beberapa langkah,” sebutnya singkat.
Sri Mulyani juga sempat dikonfirmasi soal pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk menjadi cara meningkatkan penerimaan, namun dia tak memilih diam dan tak menjawab hal tersebut.
Sebagai informasi, pendapatan negara sampai Februari 2025 tercatat sudah terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan itu dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dari sektor penerimaan pajak baru terkumpul Rp 187,8 triliun sampai Februari 2025. Realisasi itu jauh lebih rendah 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkumpul Rp 269,02 triliun.
Khusus pada Januari 2025, penerimaan pajak juga lebih rendah 41,86%. Penerimaan pajak awal tahun hanya terkumpul Rp 88,89 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sejumlah Rp 152,89 triliun.
(hal/hns)
