Jakarta –
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pencegahan dan pengawasan hingga penegakan hukum atas kasus korupsi melalui reformasi birokrasi (RB). Hal ini salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Zona Integritas (ZI).
Menteri PANRB Rini Widyanti mengatakan, reformasi birokrasi merupakan fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif dan efisien.
“Beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo Subianto memberikan arahan tentunya terkait dengan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah terkait dengan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran,” kata Rini, dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di Bidakara Hotel, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
“Ini tentunya upaya pencegahan korupsi dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” sambungnya.
Rini mengatakan, pembangunan Zona Integritas mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong reformasi birokrasi di daerah. Zona Integrasi ini juga di dorong menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurutnya, Zona Integritas ini digambarkan sebagai miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Setidaknya ada tiga hal utama yang perlu dipahami terkait hal ini, antara lain pertama adalah perlu adanyaperubahan mindset dan culture setdaripara birokrat.
Kedua, pembangunan unit percontohan wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih sebagai role model di berbagai instansi pemerintah. Kemudian terakhir, bagaimana melakukan penularan budaya kerjayang lebih positif, di mana setiap unit-unit percontohan diharapkan mampu menularkan budaya kerja yanganti korupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada publik.
“Jadikita dengan Zona Integritas itu sebetulnya kita menularkan virus dari satu unitke unit lain. Insyaallah nanti seluruh unit di instansi bapak/ibu bisa tertular virus yang baik, bukan virus yang bikin sakit ya, virus yang baik. Upaya ini mempunyai tujuan yang besar yaitu menciptakan budaya anti korupsi memiliki kinerja yang tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” ujar Rini.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto mengatakan, saat ini total ada sebanyak 231 unit tersertifikat Zona Integritas.
“Totalnya 231 unit yang mendapat predikat Zona Integritas, baik itu yang WBR. Secara detailnya 161 unit atau satuan kerja mendapat predikat WBK, 70 unit mendapat predikat WBBM,” ujar Erwan ditemui usai acara.
Erwan mengatakan saat ini belum ada unit dengan predikat Zona Integritas di kawasan Papua dan Maluku. Sebab, untuk mendapatkan predikat tersebut ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Meski begitu, Kementerian PANRB mendorong agar wilayah-wilah tersebut bisa segera mendapat predikat.
“WBK/WBBM ini kan miniatur RB. Jadi kalau RB-nya sudah baik, baru nanti bisa mendapatkan peringkat. Tapi untuk mengajukan itu ada banyak syaratnya, syarat administratif misalnya hasil audit harus WTP,” ujarnya.
Kementerian PANRB sendiri menargetkan pada 2025 minimal setiap satu kabupaten punya 1 unit kerja strategis yang diusulkan menjadi unit kerja Zona Integritas WBK ataupun WBBM. Dengan demikian, harapannya daerah tersebut bisa menjadi percontohan untuk kemudian diikuti daerah-daerah lain.
Simak juga Video ‘Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah’:
[Gambas:Video 20detik]
(acd/acd)
