Jakarta –
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menggelontorkan US$ 30 miliar selama 30 tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan IKN. Jika dipukul rata per tahun maka US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun (kurs Rp 16.000).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan pembangunan IKN yang mendasar dan butuh dukungan pemerintah lebih banyak di awal. Oleh karenanya dinilai perlu untuk detail atau penjabarannya lebih lanjut.
“Memang kalau dipukul rata US$ 1 miliar per tahun, tapi ingat IKN itu pembangunannya memang sampai 2045, namun hal-hal yang mendasar dan butuh dukungan pemerintah mungkin lebih banyak di awal. Jadi itu angka yang secara garis besar kita tangkap sebagai arahan, tapi detailnya nanti seperti apa tentu akan perlu kita jabarkan sama-sama,” kata Agung kepada wartawan di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).
Dalam dua tahun terakhir saja (2023-2024), total APBN yang dianggarkan untuk IKN disebut mencapai Rp 80 triliun. Artinya per tahun sekitar Rp 40 triliun.
Agung menilai jika US$ 30 miliar bisa digunakan untuk pembangunan dasar IKN selama 10 tahun, maka jumlahnya akan hampir sama dengan yang sudah dikerjakan saat ini.
“Kalau US$ 30 miliar selama 30 tahun, artinya setahunnya Rp 16 triliun. Tapi kalau 30 tahun itu katakanlah pembangunan utamanya 10 tahun, maka yang tadinya diperlukan untuk 30 tahun, itu bisa dihasilkan dalam 10 tahun saja,” ucapnya.
“Itu lah persis angkanya seperti yang kita hasilkan 2 tahun terakhir, Rp 40 triliunan. Jadi sama kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sangat sesuai dengan apa yang sudah terjadi,” tambahnya.
Sebelumnya Prabowo mengungkapkan rencana tersebut dalam agenda forum internasional Qatar Economic Forum 2024. Kepada Bloomberg, ia optimis kelanjutan pembangunan IKN dapat diperkuat komitmen investasi swasta.
“Ya, benar, US$ 35 miliar (dana yang dibutuhkan buat membangun IKN), tapi perhitungannya adalah dalam periode 25-30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$ 30 miliar selama 30 tahun, itu berarti US$ 1 miliar (Rp 16 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.000) per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri,” kata Prabowo pada Rabu (16/5/2024).
(aid/kil)
