Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menyadari kabinetnya yang diberi nama Kabinet Merah Putih memiliki komposisi lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Total terdapat 48 kementerian dan sejumlah badan.
“Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Prabowo mengatakan hal itu sesuai dengan Indonesia sebagai negara besar. Ia menggambarkan luas Indonesia seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.
“Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Kita seluas Eropa,” beber Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia memilih sistem politik demokratis. Untuk itu, kabinet yang besar dianggap bukan suatu masalah asalkan tetap bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.
“Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegas Prabowo.
Seperti diketahui, selain membentuk 48 kementerian, Prabowo membentuk badan-badan baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk memastikan orang miskin bisa naik level.
“Kalau diperhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan, saya perkuat itu. Saya tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan,” tambahnya.
“Saya bentuk badan baru, badan percepatan pengentasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan,” tambahnya.
(aid/ara)
