Jakarta –
Kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi banyak sektor termasuk pariwisata. Menyikapi hal tersebut Kemenpar akan mendukung kebijakan tersebut dan menyiapkan solusinya.
Hal ini disampaikan Menpar Widiyanti dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2024, Jumat (20/12/2024).
“Kenaikan PPN ini adalah kebijakan pemerintah. Dan dari Kemenpar tentunya akan mendukung pastinya. Namun apabila nanti berdampak pada sektor pariwisata, tentu kami Kemenpar akan berupaya membantu. Contohnya menyiapkan paket wisata murah,” kata Widiyanti.
Namun, tak dipungkiri kenaikkan PPN 12% nantinya akan memiliki dampak, terutama pada sisi demand and supply.
“Terkait dampak pasti ada dampak. Yang pertama kalau kita bicara dari sisi demand dan supply, nanti akan terjadi shifting atau pergeseran yang tadinya mereka yang suka dengan produk-produk premium yang mahal, beralih ke produk atau layanan yang berada di bawah levelnya,” kata Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar.
Vinsensius pun menambahkan untuk mengantisipasi perubahan selera wisatawan ini, dia menghimbau industri wisata menyediakan diversifikasi produk ataupun layanan.
“Kami juga mengimbau kepada industri yang bergerak di bidang services maupun produk wisata untuk mengantisipasi dengan menyediakan diversifikasi produk untuk mengantisipasi shifting. Namun diversifikasi ini tidak mengurangi kepuasan atau kualitas daripada produk maupun layanan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenpar Ni Luh Puspa menambahkan akan membahas lebih lanjut dampak dan langkah yang mereka siapkan.
“Terkait ini akan ada bahasan lebih lanjut, bagaimana kita menyiapkan antisiapsinya. Karena kita ada target yang besar juga untuk kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dan pastinya yang berdampak adalah wisnus,”
“Dan juga dari data, beberapa tahun terakhir memang masyarakat telah menahan sejumlah pengeluaran non esensial ya. Dan mungkin nanti akan kita siapkan antisipasinya, seperti paket wisata, dan hal apa juga yang akan mendorong masyarakat untuk berwisata di Indonesia saja,” tutup Ni Luh.
(sym/wsw)
