Jakarta –
Prabowo Subianto telah mengumumkan kabinet Merah Putih, termasuk kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yang tidak lagi bersama-sama. Pemisahan kementerian itu ada sisi positif dan negatifnya.
Dalam kabinet Merah Putih, Menteri Pariwisata dipercayakan kepada pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, sedangkan Menteri Ekonomi Kreatif dan Kapala Badan Ekonomi Kreatif diserahkan kepada Teuku Riefky Harsya. Masing-masing menteri itu dibantu oleh satu wakil menteri. Widiyanti didampingi Ni Luh Puspa, sedangkan wakil Teuku Riefky adalah Irene Umar.
Sekolah Vokasi Program Studi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada Khusnul Bayu Aji mengatakan pemisahan dua kementerian itu memiliki memiliki dua sisi bak mata uang.
“Secara pribadi saya menilai bahwa pemisahan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, setiap kementerian diharapkan berpeluang untuk lebih fokus terhadap bidang masing-masing,” kata Khusnul dalam perbincangan dengan detikTravel, Selasa (22/10/2024).
Khusnul menjelaskan bahwa sisi positif dipecahnya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah Kementerian Pariwisata bisa lebih berfokus kepada empat pilar pembangunan kepariwisataan sesuai amanat UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yakni: 1) destinasi pariwisata; 2) industri pariwisata; 3) pemasaran pariwisata; dan 4) kelembagaan kepariwisataan.
Sementara itu, Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif bisa lebih leluasa untuk fokus pada pengelolaan dan pengembangan 17 sub-sektor ekonomi kreatif. Sejauh ini, ketika masih menjadi Kemenparekraf, harus diakui kadang urusan antara pilar pembangunan kepariwisataan dan pengembangan sub-sektor ekonomi kreatif terkesan tumpang tindih, terutama secara program.
Senada, dosen sekaligus peneliti dalam bidang kajian pariwisata dari Universitas Gadjah Mada Intan Purwandani juga menilai ad aplus dan minus dari pemisahan itu.
“Pemisahan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata itu menurut saya adalah hal positif dan negatifnya. Karena tentu saja sebagai orang yang fokus pada pariwisata, pemisahan itu berpeluang positif pada potensi meningkatnya fokus kajian dalam penanganan masing-masing sektor,” kata Intan.
“Meskipun memang ada banyak kelindan antara pariwisata dan ekonomi kreatif, namun tidak bisa dipungkiri pariwisata sendiri merupakan bidang mandiri yang masih sangat luas, ruang lingkup dan cakupannya, begitu pula dengan bidang ekonomi kreatif,” dia menambahkan.
“Jadi pemisahan itu saya lihat cukup optimistis, bisa menjadi indikator keseriusan pemerintah, indikator awal ya, untuk lebih fokus melihat dinamika dalam setiap bidang dan menjadi modal pencarian solusi yang lebih mendalam, yang cukup fokus atas masalah-masalah yang terjadi selama ini di masing-masing bidang,” ujar dia.
Di sisi lain, Intan mengingatkan pemisahan kementerian itu tidak efisiensi dari aspek anggaran. Soal pemisahan administrasi juga bakal memakan waktu kerja masing-masing kementerian.
“Sisi negatifnya tentu menyangkut potensi masalah efisiensi nantinya. Pertanyaan tentang inefisiensi anggaran belanja negara yang menjadi lebih besar tentunya untuk dua institusi yang semula menjadi satu kemudian sekarang menjadi dua institusi besar,” ujar Intan.
“Belum lagi kemungkinan adanya tantangan kerja sama institusional, karena ini menyangkut dua institusi besar. Untuk kemudian jika terjadi kerja sama untuk penyelesaian isu-isu yang berhubungan antara pariwisata dan juga ekonomi kreatif, semoga dengan dua pemisahan ini tidak banyak menghambat kinerja untuk bisa bekerjasama menyelesaikan isu-isu yang berhubungan itu tadi,” dia menjelaskan.
(fem/fem)
