Jakarta –
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan pihaknya berupaya agar Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap dilanjutkan seiring adanya program sekolah swasta gratis pada 2025. Rani menilai program KJP yang ada selama ini perlu dievaluasi.
“KJP memang masih kita bicarakan bersama, insyaallah KJP tetap ada hanya isian item-nya kan perlu kita evaluasi juga,” kata Rani kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
Rani memandang keuangan daerah perlu dicermati untuk mengakomodasi program KJP tetap bergulir. Karena itu, dia mendorong supaya peruntukan KJP dievaluasi kembali.
“Kalau semua mau gratis kan keuangan daerah juga tidak mampu mengakomodir semua, atau saat ini belum mampu karena keuangan daerah juga diperlukan dalam hal-hal lain tidak hanya persoalan sekolah, apalagi kan tidak semua yang bersekolah di swasta tidak mampu,” jelasnya.
“Kita berusaha KJP tidak dihapus atau dihentikan hanya saja peruntukannya juga perlu dievaluasi,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan nasib program KJP akan dibahas bersama DPRD Jakarta. Dia meminta waktu 3 hari untuk merapatkan hal ini.
“Mau dibahas sekarang,” kata Teguh Setyabudi di Balai Kota Jakarta, Senin (18/11/2024).
“Beri waktu kami untuk bahas dengan DPRD nggak lama kan hanya 3 hari saja,” tambahnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih mengkaji pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut.
“Semua itu sekarang sedang berproses, sedang kajian, sudah selesai didalami, lagi kajian. Kajiannya itu untuk apa? Berapa sih besarannya, terus skema penyalurannya pakai apa sih? Terus ketiga, bagaimana pelaksanaannya, termasuk sekolah sasarannya mana saja. Monitoring dan pertanggungjawabannya seperti apa,” kata Purwosusilo saat dihubungi, Selasa (5/11).
Purwosusilo mengatakan, setelah tahapan perda selesai, akan dibuatkan regulasi peraturan gubernur untuk mengatur kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan juga masih perlu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan pihak yang mengelola sekolah swasta serta masyarakat luas.
Dia menyebut proses program sekolah gratis masih cukup panjang dan sedang dipersiapkan agar dapat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, Pemprov Jakarta akan memastikan kebijakan sekolah gratis bisa hadir untuk masyarakat. Purwosusilo berharap tidak ada lagi masyarakat di Jakarta yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena persoalan biaya.
“Sekolah gratis itu sudah menjadi fokus, baik Pemprov, Dinas Pendidikan, maupun DPRD. Dengan sekolah gratis itu, diharapkan pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memastikan masyarakat yang usia sekolah, pendidikan dasar-menengah itu mendapat layanan pendidikan secara tuntas dan berkualitas. Tidak ada yang terkendala karena biaya,” imbuhya.
Simak Video: Pramono Janji Perbaiki Distribusi KJP-Pembagian Bansos yang Tak Merata
[Gambas:Video 20detik]
(taa/idn)
