Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan suasana jelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024 terbilang adem ayem. Komdigi pun mengungkap bukti-buktinya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komdigi, Prabu Revolusi bahwa pada saat ini pemerintah melakukan pendekatan dengan platform media sosial mengatasi persoalan konten negatif yang selama ini menjadi persoalan. Yang dihadapi seperti penanganan hoax, ujaran kebencian, SARA, judi online, pornografi, dan lainnya.
“Intinya adalah pendekatan yang berubah. Jadi sekarang di Pilkada itu memastikan platform ikut serta untuk aktif melakukan kurasi, moderasi, pada konten-konten yang berpotensi menjadi hoax terjadi Pilkada 2024,” ujar Prabu usai acara Pilkada Damai 2024 di Museum Penerangan TMII, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Prabu menyebutkan hasil dari pendekatan pemerintah terhadap platform digital itu bisa dirasakan saat ini, di mana tren konten negatif diklaim lebih jauh menurun, termasuk saat digelarnya Pilpres 2024.
“Pilpres saja sudah bagus, kita kan bisa menjalankan Pilpres kemarin dengan baik, ya. Nah sekarang mungkin teman-teman juga bisa merasakan suasananya lebih tenang, damai, adem untuk publik agar bisa berpikir cerdas dan waras selama dua hari ke depan saat pencoblosan, itu bisa nyoblos pilihan terbaik untuk mereka masing-masing,” tutur Prabu.
Lebih lanjut, Prabu mengatakan keterlibatan platform digital mengatasi konten negatif tidak hanya sebatas untuk konten pemilihan kepala daerah atau pemimpin, tapi bisa dilakukan seterusnya.
“Ya, seharusnya begitu, jadi ini kan metode baru ya. Intinya gini, yang pertama ke depan mudahan-mudahan berhasil kan Pilkadanya dua hari lagi nih. Kalau ini berhasil, maka pendekatan dengan teman-teman platform harus diubah,” ucapnya.
“Jadi, Komdigi justru mengajak platform untuk ikutan gitu, aktif di situ. Bukan hanya Pilkada. Nanti teman-teman yang aktif, bukan negara yang melaporkan tapi juga platform melaporkan kepada negara. Ini ada akun-akun media sosial, kreator yang mempromosikan judol misalnya,” sambungnya.
Cara ini, kata Prabu, dinilai efektif dibandingkan dengan cara pendekatan sebelumnya.
“Jadi, platform bertanggung jawab juga atas informasi yang ada di atas platform tersebut. Dengan cara seperti ini, ada kerja sama yang harmonis lah ya antara platform dan juga pemerintah, ternyata hasilnya malah lebih efektif gitu,” pungkasnya.
(agt/fay)
