Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkenalkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan yang akan muncul di TV digital dan ponsel saat terjadinya bencana alam. Untuk menghadirkan sistem tersebut, Kominfo hanya mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1 miliar per tahunnya.
Sistem peringatan dini ini terdiri atas sistem penyamapaian inforamsi kebencanaan berupa Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, informasi peringatan dini bencana itu untuk mengurangi angka risiko bencana di Indonesia.
“Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast ini dapat mempermudah koordinasi dalam melakukan pertolongan yang responsif, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan ini mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan kementerian, lembaga, dan daerah, serta penyedia informasi bencana meliputi milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Geologi Kementerian ESDM (PVMBG), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Jakarta.
Disampaikan Budi bahwa sistem EWS TV Digital juga terhubung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran. Pemerintah turut menggandeng lembaga penyiaran dan operator seluler dalam menyampaikan informasi kebencanaan ke wilayah terdampak.
“Sistem EWS TV Digital memiliki dua fitur utama, yakni pengiriman SMS Blast kepada masyarakat di wilayah yang terdampak secara realtime tanpa dikenakan biaya serta integrasi dengan sistem dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta penyedia informasi bagi masyarakat terdampak,” jelas Menkominfo.
Informasi peringatan dini ini hanya akan muncul seketika di TV digital saat wilayah terdampak bencana gempa bumi dan tsunami. Begitu pula, alarm di ponsel HP akan berdering keras agar masyarakat mengetahui yang sedang terjadi di sekitarnya.
Adapun, teknologi DPIS ini merupakan hibah teknologi dari Jepang senilai 1,49 juta Yen atau sekitar Rp 1,57 miliar. Sedangkan, Kominfo hanya mengeluarkan anggaran untuk pengoperasian dan perawatan EWS.
“Kalau anggaran itu sebenarnya kita enggak terlalu besar karena ini sudah dibuatkan oleh teman-teman dari Jepang. Jadi, anggaran disiapkan khusus hanya untuk maintenance, nominalnya enggak sampai satu miliar rupiah per tahun untuk seluruh Indonesia,” pungkas Ketua Tim Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar, Ditjen PPI Kominfo, Harapan Takaryawan.
(agt/rns)
