Jakarta –
Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah pembantu presiden atau menteri, salah satunya Menteri Penerimaan Negara. Hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan.
Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah untuk kepentingan program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo.
“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).
Nantinya kementerian itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Selain itu, menurutnya harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN. Menurutnya nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.
Burhanuddin mengatakan perbahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.
“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” pungkasnya.
Lihat juga Video: Video Puan soal Peluang PDIP Merapat ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah
[Gambas:Video 20detik]
(ada/rrd)
