Jakarta –
Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan penting bagi warganya yang berencana mengunjungi Amerika Serikat. Petugas perbatasan AS memiliki wewenang untuk menggeledah perangkat elektronik turis, seperti ponsel dan laptop, tanpa memberikan alasan apa pun.
Mengutip CNN, Selasa (8/4/2025), pemeriksaan yang dimaksud mengarah ke ponsel, laptop, hingga tablet dan itu tanpa memberikan alasan. Dalam revisi peringatan perjalanan yang diposting secara online, pemerintah Kanada mendesak warga Kanada untuk mawas diri terhadap pemeriksaan itu saat melintasi perbatasan.
Mereka juga memperingatkan bahwa menolak untuk mematuhinya akan menimbulkan risiko, termasuk penyitaan perangkat, penundaan perjalanan, atau penolakan masuk bagi warga negara non-AS.
Berdasarkan hukum AS, agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) dapat meminta kata sandi untuk membuka kunci perangkat selama pemeriksaan. Turis yang menolak permintaan tersebut berisiko mengalami penyitaan barang elektronik dan mungkin akan mengalami penundaan yang lama.
Saran tersebut merekomendasikan untuk menempatkan perangkat dalam mode pesawat sebelum menyeberang untuk mencegah pengunduhan file jarak jauh yang tidak disengaja, yang dapat mempersulit pemeriksaan.
Langkah ini diambil menyusul insiden-insiden yang terjadi baru-baru ini yang melibatkan penggeledahan semacam itu. Bulan lalu, Dr. Rasha Alawieh, asisten profesor dan dokter asal Lebanon di Brown University, dideportasi ke Lebanon.
Itu setelah agen-agen AS di Bandara Internasional Logan Boston menemukan foto-foto yang telah dihapus dari almarhum pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di telepon genggamnya. Keberadaan foto-foto tersebut diuraikan dalam pengajuan pengadilan.
“Dalam menjelaskan mengapa beberapa foto ini dihapus olehnya satu atau dua hari sebelum dia tiba di Bandara Logan, Dr. Alawieh menyatakan bahwa dia tidak ingin memberikan persepsi kepada pihak berwenang bahwa dia mendukung Hizbullah dan Ayatullah secara politik atau militer,” demikian tertulis dalam pengajuan tersebut.
Sementara pihak berwenang AS berpendapat bahwa penggeledahan perangkat sangat penting untuk keamanan nasional. Kelompok-kelompok kebebasan sipil telah lama mengkritik praktik tersebut sebagai tindakan invasif.
Mahkamah Agung AS telah menjunjung tinggi wewenang agen perbatasan untuk melakukan penggeledahan perangkat tanpa surat perintah, dengan mengutip “pengecualian penggeledahan di perbatasan” pada Amandemen Keempat.
(msl/fem)
