Jakarta –
Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah berjalan selam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, di era pemerintahan baru Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, proyek IKN bakal dilanjukan.
Merespons hal itu, adik Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo menyatakan ingin proyek IKN berlanjut.
“Saya memang ingin IKN lanjut, itu dari dulu,” kata Hashim, ditemui usai acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Hashim mengatakan dirinya memiliki tanah dan hutan di kawasan IKN sebelum proyek ibu kota baru dimulai. Ia mengaku telah mulai beraktivitas sekitar kawasan IKN selama 15 tahun.
“Saya memang dari dulu sudah ada di sana, belum ada IKN sudah ada di sana, sudah 15 tahun. Saya penghuni penduduk IKN, tanah saya di dalam IKN, hutan saya sebagian ada di IKN,” ujarnya.
Hashim pun bercerita menggarap proyek air bersih untuk Balikpapan dan Samarinda. Tak lama kemudian, proyek IKN masuk.
“Salah satu proyek saya menyediakan air bersih untuk Balikpapan dan Samarinda, terus ada IKN. Ya saya kira perlu dong, dari pada semua air ke Balikpapan dan Samarinda, masa saya tidak alihkan ke IKN?,” kata dia.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menuntaskan mega proyek IKN. Untuk tahap lanjutan, ia menyarankan agar gedung legislatif dan yudikatif menjadi prioritas.
Prabowo sendiri merasa bahwa keberadaan IKN sangat penting untuk tujuan pemerataan serta meringankan daya dukung Pulau Jawa. Atas hal ini, ia kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN.
“Saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan,” kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).
Untuk kelanjutan IKN di masa pemerintahannya, Prabowo menjamin anggarannya telah dipersiapkan di dalam rancangan APBN berikutnya. Menurutnya, unsur inti dari pembangunan IKN ialah pusat pemerintahannya. Oleh karena itu, ia menilai proyek-proyek pemerintahan legislatif dan yudikatif patut dijadikan prioritas selanjutnya.
“Kalau itu sudah selesai sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Kita tidak perlu menunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain akan menyusul,” ujar dia.
(shc/hns)
