Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan PT Freeport Indonesia kini bukan lagi milik pihak Amerika Serikat (AS). Perusahaan tambang tembaga dan emas itu disebut sudah berada di dalam kendali Indonesia.
Pasalnya Indonesia sudah memiliki kepemilikan saham dominan dari Freeport Indonesia sebesar 51%. Bahkan, pemerintah berencana menambah lagi kepemilikan 10% menjadi 61%.
“Freeport misalnya dulu saham hanya 9% kita ambil alih, kita negosiasi, sekarang 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia! Ini sudah jadi Indonesia! Sebentar lagi akan kita tambah jadi 61%,” papar Jokowi dalam Kongres Hikmahbudhi XII di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Dengan kepemilikan saham 51%, Jokowi bilang, 70% pendapatan Freeport masuk ke kantong negara. Bila saham ditambah hingga 61%, mungkin 80% pendapatan Freeport masuk ke kantong negara.
“Sekarang pendapatan Freeport 70% ini masuk ke negara, 70%. Begitu kita naik lagi ke 61% nantinya, maka 80% (pendapatan) masuk ke negara. Ini lah prosesnya untuk dapatkan hal itu tantangannya besar tidak mudah, butuh nyali dan keberanian,” kata Jokowi.
Nego Alot Tambah Saham
Soal negosiasi penambahan kepemilikan saham Freeport sendiri disebut Jokowi sampai saat ini masih alot. Freeport juga bakal mendapatkan tambahan 20 tahun kontrak kerja sampai 2061 usai saham pemerintah bertambah.
Jokowi menilai negosiasi saham Freeport saat ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun lalu namun belum juga mendapatkan kesepakatan.
“Ya namanya negosiasi udah lama ini, ya alot. Bukan alot, alot banget,” ungkap Jokowi.
Jokowi melanjutkan saat ini pemerintah sedang menyiapkan revisi regulasi untuk mewujudkan perpanjangan kontrak Freeport. Regulasi yang mau direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan,” sebut Jokowi.
Jokowi menargetkan semua negosiasi bisa selesai pada paling lambat bulan Juni ini. Malah kalau bisa dipercepat, menurutnya akan jauh lebih baik.
“Tadi saya melihat tadi saya targetkan ya sampai Juni lah secepatnya. Kalau bisa secepatnya, tapi paling lamban Juni,” kata Jokowi.
(hal/ara)
