Jakarta –
Mendaki secara ilegal kendati sangat membahayakan, juga dapat membuat traveler terkena blacklist pendakian di seluruh gunung di Indonesia. Maka, jangan sekali-kali mencobanya.
Kendati membahayakan tetapi aktivitas mendaki ilegal terkadang masih dilakukan oleh beberapa oknum pendaki. Entah apa pun alasannya, pendakian ilegal dapat membahayakan diri dan juga merepotkan petugas dan pengelola.
Itu karena pendaki yang mendaki gunung secara ilegal tidak terdaftar dan tentunya tidak mendapatkan asuransi. Terlebih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tersesat di gunung. Pendaki ilegal tentunya tidak akan langsung mendapatkan bantuan layaknya pendaki lewat jalur resmi. Itu karena nama yang tak terdaftar resmi.
Karena risiko yang ada, itu membuat pendaki yang kedapatan mendaki secara ilegal akan dikenakan sanksi yang tidak main-main. Pendaki terancam mendapatkan blacklist selama lima tahun ke berbagai gunung di Indonesia.
Ancaman itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Balai Besar Gunung Gede Pangrango, Lana Sari, dalam acara bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indofest 2024, Jumat (5/7/2024). Ia berujar, kendati jika pendaki kedapatan mendaki ilegal di Gunung Gede-Pangrango, informasi blacklist itu akan disebarluaskan kepada pengelola yang bertanggungjawab terhadap gunung di Indonesia.
Namun menurutnya, selain blacklist ada cara lain yang lebih efektif yakni sanksi sosial.
“Baru bisa blacklist aja sama sanksi sosial. Nah sanksi sosial itu lebih efektif bagi saya. Karena biasanya kita sebarluaskan di media sosial, artinya mereka malu kan ya. Itu sanksi sosial yang bisa banget untuk jera,” ucapnya
Itu karena jika blacklist dilakukan, ada kemungkinan pendaki nakal tersebut untuk mendaki secara ilegal kembali.
Selain itu, dengan mendaftar secara resmi traveler akan mendapatkan informasi terkait aturan dan ketentuan, sehingga traveler bisa terhindar dari ancaman sanksi.
“Di dalam aplikasi untuk booking online ada peraturan dan sanksi itu. Saran saya semua pendaki itu baca dulu itu peraturannya sebelum isi data. Jadi kita sudah tahu harus ini tidak boleh itu. Termasuk sanksinya juga kita tulis,” sambungnya.
(wkn/wkn)
