Jakarta –
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati mengatakan penataan aset dan akses dijalankan sebagai aspek program Reforma Agraria. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bicara Reforma Agraria, kita harus meletakkan Penataan Aset dan Penataan Akses sebagai satu kesatuan kegiatan yang harus berjalan beriringan sebagai instrumen penurunan ketimpangan kepemilikan tanah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yulia dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur 2024 secara daring, Senin (18/11). Rapat ini bertujuan untuk memperkuat fungsi GTRA yang tersebar di pusat, provinsi, hingga di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dengan penguatan yang dilakukan, harapannya manfaat program Reforma Agraria bisa diperoleh masyarakat Indonesia sebesar-besarnya.
Secara khusus, Yulia mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena telah berhasil membentuk GTRA di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk terus mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, terutama dalam masa transisi kepemimpinan di Indonesia.
“Bapak/Ibu sekalian momentum transisi kepemimpinan ini juga diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD secara serentak untuk 5 tahun mendatang. Saya berharap momen ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik agar program Reforma agraria menjadi program prioritas di daerah. Dukungan pemerintah daerah adalah salah satu kunci berhasilnya pelaksanaan reforma agraria,” terang Yulia.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan ini Pj. Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua GTRA Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Timur Lampri, serta sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung ke dalam GTRA Jawa Timur.
Lihat juga Video: Menteri ATR/BPN-Kapolri Sepakat Zero Toleransi untuk Mafia Tanah
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)
