Kamis, Desember 26


Jakarta

Pemerintah Malaysia berencana mengganti kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik mulai tahun depan. Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan inisiatif kendaraan rendah emisi di lingkungan pemerintahan, agar nantinya bisa ditiru oleh departemen dan lembaga-lembaga lainnya.

Seperti diungkap Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup Nik Nazmi Nik Ahmad, peralihan kendaraan dinas pemerintah ke kendaraan listrik (EV) akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun depan.

“Transisi ini tidak dilakukan sekaligus, akan dilaksanakan secara bertahap, namun prosesnya sudah dimulai dan akan segera diselesaikan,” bilang Nik Azmi dikutip Bernama.


Nik Azmi tidak menjelaskan lebih rinci, lembaga pemerintahan apa saja yang bakal menggunakan mobil listrik. Dia mengatakan hal itu tergantung kebutuhan dan keputusan Kementerian Keuangan.

“Tergantung kebutuhan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, karena dalam pedoman (peralihan kendaraan pemerintah) perlu dilihat, apa kebutuhannya, tergantung apakah transisi itu bisa dipenuhi oleh EV lokal atau merek EV lain, dan sebagainya,” tambahnya.

Nik Nazmi menambahkan, transisi mobil pemerintahan dari mobil bensin ke mobil listrik berlandaskan pada Guidelines for Transitioning Government Vehicles to EVs, dokumen panduan yang dirancang Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Alam (NRES) melalui Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC).

Dokumen dirancang bersama dengan pakar teknis dan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian, departemen dan lembaga serta industri. Dia mengatakan, dokumen tersebut merinci strategi transisi yang mencakup penilaian inventaris armada saat ini untuk mengidentifikasi kebutuhan operasional, pemilihan kendaraan listrik, perencanaan infrastruktur pengisian daya dan analisis biaya, serta pengurangan emisi karbon untuk memastikan transisi yang terencana dan efektif sekaligus memperkuat lingkungan dan agenda keberlanjutan.

“Ini akan memberikan dampak positif dan efektif dalam pengelolaan lingkungan, selain menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan pemerintah dalam jangka panjang. Inisiatif ini juga mendukung visi Putrajaya sebagai Kota Rendah Karbon pada tahun 2025 dengan menjadikan Kompleks F sebagai contoh penerapan Zona Rendah Karbon,” kata Nik Azmi lagi.

“Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan inisiatif rendah karbon di lingkungan pemerintahan, memfasilitasi kepemilikan dan penggunaan kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur pendukung, serta memberikan contoh bagi kementerian, departemen, dan lembaga lainnya,” tukas dia.

(lua/riar)

Membagikan
Exit mobile version