Majorca –
Pemilik hotel di Majorca mengkritik perubahan terbaru pajak turis, sewa akomodasi, dan tarif air. Pembaruan kebijakan itu Pemerintah Majorca harap bisa memberikan pemasukan lebih.
Dilansir dari Express, Rabu (20/11/2024) kebijakan baru itu disusun untuk mengatasi pariwisata massal dan diumumkan oleh Presiden Kepulauan Balearic Marga Prohens. Dia menyatakan di hadapan parlemen.
Prohens mengatakan jika larangan penerbitan izin untuk sewa akomodasi dicabut maka berlaku pula pada larangan izin sewa apartemen.
Federasi Perhotelan Majorca merespons perubahan tersebut dengan kecewa. Mereka mengklaim Prohens kurang berani dan sama sekali tidak berambisi. Mereka juga memperingatkan bahwa pemerintah telah kehilangan kesempatan emas untuk mengembalikan akomodasi jangka pendek itu menjadi tempat tinggal yang sesungguhnya.
Mereka berargumen bahwa melanjutkan distribusi perumahan untuk sewa liburan akan memperburuk kekurangan apartemen yang tersedia bagi warga, pekerja sektor publik dan swasta, serta generasi muda yang ingin hidup mandiri.
Selain itu, kebijakan lainnya adalah pajak wisata yang berkisar antara 1 euro hingga 4 euro per orang (tergantung jenis akomodasi). Diperkirakan akan naik pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2025, hal itu pun membuat membuat para pemilik hotel tidak senang.
“Kami tidak mengerti bagaimana wisatawan akan memahami bahwa kami menyambut mereka dengan senang di pulau ini jika mengenakan biaya lebih tinggi tanpa adanya perbaikan atau transparansi dalam penggunaan pajak tersebut,” ucap salah satu pemilik hotel.
Kemudian, Presiden Prohens juga membahas kenaikan tarif air untuk konsumen besar yang direncanakan pada tahun 2025. Pemilik hotel menyebut kebijakan itu sebagai sebuah diskriminatif, tetapi Prohens menjelaskan bahwa tujuannya adalah agar wisatawan membayar lebih banyak.
Menurut Majorca Daily Bulletin, Forum Masyarakat Sipil setempat telah berdiskusi dengan Federasi Perhotelan Majorca mengenai masalah pariwisata berlebih di pulau tersebut. Mereka berharap dapat mengajukan proposal bersama sebelum Natal dan memudahkan pemerintah.
(upd/fem)
