Jakarta –
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut terdapat 300 rukun warga (RW) yang masih rentan terdampak banjir setiap tahun sejak 2019. PDIP menilai hal itu karena adanya alokasi anggaran ketahanan bencana di Jakarta yang belum optimal.
“Kami mempertanyakan komitmen anggaran pada program ketahanan bencana yang dinilai belum optimal. Jakarta sangat rentan terhadap bencana banjir, karena menurut catatan kami masih terdapat setidaknya 300 RW yang terdampak banjir setiap tahunnya sejak tahun 2019,” kata Anggota Fraksi PDIP Chicha Koeswoyo dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/20224).
Meski begitu, lanjut Chicha, Pemprov sempat menyebut belanja daerah difokuskan untuk mendukung Jakarta sebagai kota bisnis global dan mengatasi isu-isu fundamental seperti ketahanan bencana, mobilitas, emisi, dan akses air bersih. Dia mendukung program penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir dan dilanjutkannya program normalisasi Sungai.
“Program itu bisa diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran yang memadai dan prioritas yang jelas pada proyek infrastruktur anti-banjir sangat diperlukan,” ucapnya.
Selain rumah pompa, Fraksi PDIP juga mendukung prioritas APBD 2025 untuk penyediaan hunian layak bagi warga kurang mampu. Fraksi PDIP berharap Pemprov mempercepat pembangunan rumah susun untuk warga yang berpenghasilan rendah.
“Karena jumlah Masyarakat yang memiliki hunian layak di Jakarta kurang dari 40 persen. Ini tentu ironis mengingat tujuan Jakarta yang ingin menjadi kota global,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut dalam menanggulangi banjir pihaknya terus meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan dan pengerukan sedimen.
“(Pemprov DKI) berkomitmen melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob (banjir akibat kenaikan muka air laut) di wilayah pesisir,” kata Teguh saat menjawab pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta.
Di samping itu, Teguh mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga melakukan normalisasi sungai untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat terkait dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi.
“Dilakukan juga pembangunan waduk, situ, embung di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih. Salah satunya adalah Situ Babakan yang telah dibangun Instalasi Pengolahan Air bersih dan pipa distribusi untuk masyarakat sekitar,” ujarnya.
Simak Video ‘BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Banjir-Longsor di Jabodetabek’:
[Gambas:Video 20detik]
(bel/idn)
