Jakarta –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah membuat big data potensi desa. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan demi pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai sumber daya ekonomi.
Imbauan itu selaras dengan pesan Proklamator Indonesia, Bung Hatta, yang menyatakan Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.
“Untuk memajukan desa, pemerintah sudah melakukan melalui dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 71 triliun. Para kepala desa bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).
Ia menjabarkan jumlah BUMDes terus meningkat tiap tahunnya. Dari 50.199 unit pada 2019, menjadi 51.134 unit pada 2020, kemudian 57.288 unit pada 2021, dan 60.417 unit pada 2022.
“Keberadaan BUMDes mampu mengelola perekonomian desa di seluruh Tanah Air hingga mencapai total Rp 3,06 triliun setiap tahun,” tambahnya.
Dalam FGD tentang BUMDes dari Brain Society Center (BS Center) di Jakarta, Bamsoet mengungkapkan masih ada berbagai tantangan pada peningkatan jumlah BUMDes yang penyebabnya harus ditanggulangi.
Pada tahun 2019 lalu, setidaknya terdapat 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tetapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 12.040 BUMDes yang tidak aktif.
“Misalnya, BUMDes tidak berpijak pada kekuatan livelihood warga desa. Terjadi disorientasi kebijakan BUMDes dan kepemimpinan desa yang tidak visioner, BUMDes tidak membuat desa menjadi berdaya akibatnya laju pembangunan pertanian dan desa melambat, BUMDes tidak didukung perencanaan bisnis berbasis data presisi, BUMDes tidak mampu mengubah mindset generasi muda, dan rendahnya sumber daya manusia di pedesaan,” jelasnya.
Ia menambahkan berbagai paradoks juga masih terjadi dalam pembangunan pedesaan. Misalnya, potensi desa sebagai penyedia pangan yang belum dimaksimalkan ditandai dengan masih besarnya impor pangan.
Pada tahun 2024, impor pangan diprediksi mencapai 12.437.218 ton. Jumlah ini terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Data lainnya menyebutkan pada tahun 2013, impor pangan diprediksi US$ 10 miliar sedangkan di tahun 2023 nilainya mencapai US$18.76 miliar atau lebih dari Rp 300 triliun.
“Tidak heran apabila desa dengan basis sistem ekonomi rumah tangganya yang mencapai 73 persen lebih berada di sektor pertanian, masih identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan. Sehingga tidak ada anak-anak muda yang mau menjadi petani. Menyebabkan 61,8 persen petani di desa berusia di atas 45 tahun, dan hanya 12.2 persen yang berusia di bawah 35 tahun,” pungkasnya.
Sebagai informasi, FGD ini dihadiri oleh Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawaty, Ketua Dewan Pakar BS Center Prof. Didin S. Damanhuri, Sekjen BS Center Dhifla Wiyani, Dewan Pakar BS Center Ana Mustamin dan Auhadillah Azizi, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf, Dekan FH UGJ Cirebon Prof. Endang Sutrisno, Peneliti BRIN Ifah Munifah, Ketua BUMDes Cisantana Agus Susanto, Ketua BUMDes Niagara Neneng Santiasi, dan Peneliti BUMDes pada IRE Sukasmanto.
Simak juga Video ‘Wapres Minta Perusahaan yang Beroperasi di Desa Ikut Libatkan BumDes’:
[Gambas:Video 20detik]
(anl/ega)
