Jakarta –
Opsen pajak mulai berlaku secara nasional sejak 5 Januari 2025. Kecuali Jakarta, semua wilayah di Indonesia bakal memberikan pungutan tambahan untuk sepeda motor. Lantas berapakah pajak tahunan yang harus dibayar pemilik Yamaha Grand Filano saat opsen sudah berlaku?
Mengacu pada lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Yamaha Grand Filano, pada tahun pembelian yakni tahun 2024, pajak yang dikenakan mencapai Rp 308.000, dengan rincian biaya PKB (pajak kendaraan bermotor) Rp 273.000 dan biaya SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) Rp 35.000.
Kemudian buat pembayaran pajak Yamaha Grand Filano yang jatuh tempo 14 Juni 2025 pun sudah muncul besaran pajak yang harus dibayar. Mengacu aplikasi Sapawarga, pajak Yamaha Grand Filano untuk tahun 2025 adalah Rp 308.300 atau Rp 300 lebih mahal dari pajak tahun lalu. Adapun rinciannya adalah:
Pajak Yamaha Grand Filano 2025
PKB pokok: Rp 164.600
SWDKLLJ pokok: Rp 35.000
Opsen PKB pokok: Rp 108.700
Sebagai informasi, opsen pajak kendaraan bermotor merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Opsen kata dia tetap berlaku karena undang-undang tersebut sudah diturunkan kepada Perda 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, menyebut Jawa Barat memiliki kebijakan untuk tidak memungut opsen pajak sepenuhnya.
“Opsen mulai berlaku hari ini karena itu amanat Undang-undang. Tapi tidak ada kenaikan baik di PKB dan BBNKB dikarenakan, terdapat kebijakan untuk tidak menambah beban masyarakat dengan memberikan angka koefisien diskon yang mengefek ke nominal pokok pajak dan juga opsen,” kata Dedi.
“Tentunya hal ini menjadi kabar baik dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Karena, kontribusinya sangat penting untuk program Pembangunan di berbagai sektor, Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain,” tambahnya.
Ketentuan mengenai besaran tarif PKB dan BBNKB ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi. Beberapa provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat menyebut tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor meski ada opsen. Sebab, pokok pajaknya sudah diturunkan terlebih dahulu.
(lua/din)
