Jakarta –
Setelah data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di internet, pemerintah tampaknya langsung gerak cepat dengan menonaktifkan NPWP Jokowi.
Hal itu diungkapkan pakar keamanan siber Pratama Persadha setelah melakukan pencocokan data NPWP Jokowi yang bocor yang kemudian dicek validitasnya di situs Klik Pajak.
“NPWP Pak Jokowi dibilang sudah enggak valid lagi,” ujar Chairman lembaga keamanan siber CISSReC Pratama Persadha kepada detikINET, Kamis (19/9/2024).
Berdasarkan hasil pengecekan NPWP Jokowi, Pratama mendapatkan informasi kalau nomor tersebut sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Adapun informasi tambahannya di info tersebut, jika ingin mengaktifkan lagi nomor NPWP tersebut, maka dianjurkan untuk mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Tak hanya Jokowi, data NPWP bocor di dunia maya termasuk juga seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. NPWP mereka juga tidak aktif.
“Kayaknya yang punya pejabat negara dinonaktifkan di sistem checking NPWP Ditjen Pajak,” kata Pratama.
Sementara itu, kedua putra Presiden Jokowi yaitu Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming justru tidak demikian. Data NPWP mereka ketika dicek oleh Pratama menyatakan kalau nomor yang dicantumkan itu valid alias benar adanya.
“Kaesang dan Gibran mungkin dianggap bukan pejabat publik,” ucap Pratama.
Dilansir detikFinance, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah buka suara terkait kabar kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi dalam pernyataan resmi, Rabu (18/9).
Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan e-mail.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, e-mail, dan lain-lain,” kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024. Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol dengan nilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).
Simak Video “Jokowi soal Bjorka Bocorkan Data NPWP: Mitigasi Secepatnya!“
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)
