Jakarta –
Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 Herindra diusulkan untuk menjadi Kepala BIN yang baru. Menilik sisi lain, isi garasi Herindra menarik disimak karena hanya ada mobil semata wayang.
Hanya ada mobil semata wayang di garasi Calon Kepala BIN baru Herindra. Sebagaimana terlihat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Herindra pada 5 April 2024 untuk periodik 2023, hanya ada satu MPV premium Toyota Alphard. Rincian model dan tahun lansiran Alphard itu sebagai berikut.
Isi Garasi Herindra
1. Mobil Toyota Alphard SC 2.5L AT tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp 661,5 juta
Tak ada lagi kendaraan yang dilaporkan Herindra atas nama miliknya itu. Sementara itu harta kekayaan terbesar berupa tanah dan bangunan nilainya mencapai Rp 16.020.988.791 (16 miliaran). Empat aset tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga Bogor.
Selanjutnya ada juga aset berupa kas dan setara kas. Nilainya sebesar Rp 6.855.989.016 (6,8 miliaran). Terdapat juga harta lainnya senilai Rp 580.473.538, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 344.765.000. Herindra juga melapor memiliki utang sebesar Rp 1 miliar.
Bila ditotal secara keseluruhan dikurangi dengan utang, harta kekayaan Herindra itu nilainya Rp 24.463.716.345 (24 miliaran).
Herindra Diusulkan Jadi Kepala BIN
Nama Herindra belakangan tengah menjadi sorotan setelah dirinya diusulkan menjadi Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Pergantian Kepala BIN itu tertulis dalam surat presiden yang dibacakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra yang insyaallah akan dilaksanakan fit and proper (test)-nya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insyaallah besok pagi (hari ini) di DPR,” kata Puan dikutip detikNews.
Usai diumumkan, Herindra tidak lantas otomatis jadi Kepala BIN. Ia harus menjalani fit and proper tes di DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan proses pelaksanaan fit and proper test akan dilakukan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
(dry/rgr)
