Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.
Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.
“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.
“Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama,” ujarnya.
Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.
“Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan,” kata dia.
Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.
“Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden,” ujar Diana, ditemui usai Raker.
Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.
“Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN,” kata dia.
“Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana,” sambungnya.
(shc/kil)
