Jakarta –
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan dia ingin memperkuat fungsi atase ketenagakerjaan (Atnaker) di luar negeri. Dia mengatakan hal itu penting untuk perlindungan TKI.
“Nanti di penempatan. Saya sangat berharap kerja sama G to G (Government to Government), macam-macam itu bentuk kerja sama kita utamakan kita perkuat Atnaker kita di sana nanti,” kata Karding di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
Karding mengatakan Atnaker memiliki fungsi strategis. Menurutnya, Atnaker harus mampu melakukan promosi hingga membangun kerja sama dengan pemerintah negara lain dan perusahaan di luar negeri.
“Atnaker itu punya fungsi strategis, apa fungsi strategisnya? Dia harus mampu promosi dan membangun kerja sama dengan negara atau perusahaan dunia. Kalau Filipina itu kan tanda tangan langsung, mereka tanda tangan. Mereka mewakili kita di sana, mereka tanda tangan sehingga job order jelas kita paham,” ujarnya.
Dia mengatakan seorang Atnaker harus memahami hukum internasional. Dia mengatakan Atnaker juga harus memiliki kemampuan diplomasi.
“Yang kedua dia harus berdiplomasi karena dia berhubungan dengan negara lain, dia masuk dalam Kemenlu. Jadi dia harus punya kemampuan diplomasi yang bagus. Lalu, yang ketiga dia juga harus mampu memahami hukum internasional dan jaringan di sana harus dia kuasai. Jadi gini, jangan melihat advokasi terhadap buruh migran itu berdiri sendiri, dia harus punya jaringan dengan ILO, organisasi-organisasi internasional, pers setempat sehingga kalau dia tidak mampu sendiri dia pakai viral, model viral,” ujarnya.
Karding mengatakan layanan pekerja migran dan layanan kehumasan juga akan ditingkatkan. Dia mengaku akan menerapkan strategi pemviralan.
“Di Indonesia kan gitu, kalau hukum nggak boleh, nggak bisa, diviralkan dulu baru hukum masuk. Nah ini kita mau pakai cara cara begini. Oleh karena itu, humas kita harus kuat. Jadi, media kita itu jangan hanya seremoni, model pejabat dulu kan, seremoni pasang iklan di media mana, pasang iklan di mana tuh? Di billboard. Udah lah, nggak usah begitu. Habiskan untuk medsos yang bagus-bagus aja. Upgrade anak-anak content creator yang memahami soal Kementerian kita ini, itu kalau mau bagus,” kata Karding.
“Nanti sistem SiskoP2MI kita ini akan kita upgrade, supaya lebih menyesuaikan dengan keadaan dan lebih lincah. Kita akan upgrade ke depan,” tambahnya.
Dia mengatakan penguatan vokasi juga harus dilakukan di Kementerian P2MI ini. Dia mengingatkan pentingnya memiliki bank sumber daya manusia (SDM) dan menyiapkan keterampilan para pekerja migran.
“Masalah utama soal perlindungan ini sebenernya masalah skill, saya menyakini betul kalau skill-nya bagus kita juga kirim, dia menguasai bahasa paling tidak bahasa-bahasa yang dipakai komunikasi terkait dengan pekerjaannya dan yang kedua adalah mengetahui sedikit soal budaya negara setempat, 50 persen soal perlindungan selesai,” ucapnya.
Dia mengaku berfokus mengurus internal Kementerian P2MI yang merupakan kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan program yang direncanakan harus bisa diselesaikan.
“Wartawan nanya kepada saya, ‘Bang, apa program 100 hari Kementerian Anda?’ saya nggak bisa jawab. Karena setahu saya yang namanya Kementerian baru, kita harus ngurusi internal dulu selesaikan dulu internal,” ujarnya.
Karding juga berbicara soal tagline ‘sikat sindikat’ yang selama ini digunakan BP2MI. Dia mengingatkan tagline harus sesuai dengan program.
“Tapi saya terus terang nggak berani, karena saya nggak yakin kita bisa menyikat sindikat itu betul. Ketika keyakinan kita nanti kita bisa, kita nggak usah ngomong-ngomong kita sikat aja baru kita publikasi. Ya nggak? Betul nggak? Jadi kita gitu aja,” ujarnya.
Dia mengatakan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan mantan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia mengatakan tak perlu memakai tagline berlebihan di Kementerian P2MI.
“Tapi (tagline) itu juga benar apa yang dilakukan Pak Benny itu betul, itu berarti mendorong kita untuk semangat untuk tidak mentolerir adanya permainan-permainan di urusan penempatan Perlindungan PMI. Saya juga nggak ada masalah, cuma kalau tipe saya, mungkin tidak perlu pakai tagline-tagline berlebihan lah,” ujarnya.
(mib/haf)
