Jakarta –
Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian hasil COP29 United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) di Baku, Azerbaijan. Ia menyampaikan capaian tersebut di acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61).
Sosialisasi ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Pada kesempatan itu, Hanif memaparkan salah satu capaian utamanya adalah disepakatinya Baku Climat Unity Pact atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai USD 300 miliar per tahun pada 2035. Jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035. Namun, telah terjadi peningkatan dari komitmen sebelumnya yang hanya sebesar USD 100 miliar per tahun.
Selanjutnya, Hanif menyampaikan tercapainya hasil kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerjasama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.
Selain kesepakatan tersebut, juga disepakati Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD 731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim. Lalu, integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).
Lebih lanjut, Hanif menyampaikan selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 pembicara.
Selain itu, Delegasi RI menghasilkan beberapa kerjasama bilateral pada COP29. Ini sesuai dengan arahan Hanif yang menyampaikan Delegasi RI harus aktif menjalin kerjasama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29.
“Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits,” terang Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).
Untuk itu, Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis selama COP29. Di antaranya Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Skema ini tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerjasama bilateral dalam perdagangan karbon.
Kerja sama berikutnya adalah dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. Selain itu, juga bekerja sama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela. Berbagai kerja sama yang dijalin tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak.
Kemudian, di sela acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024, juga dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, Selasa, (10/12). RBC-4 merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019-2020.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017-2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.
“Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Hanif.
“Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo dalam arahannya menyatakan sikap Pemerintah Indonesia adalah ‘no complaints and no demands’. Artinya, Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.
Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75%-nya menggunakan energi baru terbarukan. Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500–700 Gigaton CO2.
“Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e, selain itu Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi”, jelas Hashim
Ia ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbajian. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. Terakhir, ia menyampaikan Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.
Menanggapi reforestasi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.
“Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” tambah Raja Juli.
Lebih lanjut, Raja Juli menyampaikan Kementerian Kehutanan saat ini fokus menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya.
“Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” ujar Raja Juli.
Sebagai tambahan informasi, acara sosialisasi dan peluncuran RBC-4 ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti Hanif dan Raja Juli. Selain itu, perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia turut hadir pada kesempatan tersebut.
(prf/ega)
