Senin, Maret 10


Jakarta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini sudah melaporkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Rini usai rapat terbatas mengenai sekolah rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sayangnya, Rini enggan bicara banyak soal materi laporannya tersebut.

Selanjutnya, menurut Rini, akan dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres).


“Sudah dilaporkan ke Presiden. Cuma kan tadi ngomongnya sekolah rakyat,” beber Rini ditemui Senin (10/3/2025).

“Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi Presiden,” katanya melanjutkan ketika dikonfirmasi kembali soal laporannya ke Prabowo.

Seperti diketahui, penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 yang dilakukan pemerintah menuai aksi penolakan dan protes dari sejumlah pihak. Rencananya, calon PNS baru akan diangkat di bulan Oktober 2025, sedangkan PPPK di Maret 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini beralasan, penyesuaian jadwal ini merupakan pendukung dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN. Agenda tersebut adalah inti sari dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” tegas Rini, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (08/03/2025) yang lalu.

Dalam UU ASN tersebut, dimuat tujuh agenda transformasi, antara lain: 1) Transformasi Rekrutmen dan Jabatan; 2) Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional; 3) Percepatan Pengembangan Kompetensi; 4) Penataan Pegawai Non-ASN; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN; 6) Digitalisasi Manajemen ASN, 7) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi.

Rini menjelaskan, UU tersebut memberikan ruang rekrutmen ASN menjadi lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing.

Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.

“Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” jelas Rini.

(hal/hns)

Membagikan
Exit mobile version