Jakarta –
Massa buruh se-Jabodetabek akan menggelar demo di Istana, Jakarta, pada 24 Oktober 2024. Massa akan berkumpul pada pukul 10.00 WIB, titik kumpul masa di Patung Kuda Jakarta Pusat dan di depan IRTI.
“Rencana aksi ribuan buruh se-Jabodetabek 24 Oktober 2024, hari Kamis, di depan Istana,” kata Presiden KSPI/Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).
Demo tersebut direncanakan dihadiri massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh, dan berbagai serikat pekerja lainnya. Massa buruh memiliki 2 tuntutan, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
“Dengan 2 tuntutan, satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 persen hingga 10 persen tanpa PP No 51/2023, cabut Omnibus Law UU Ketenagakerja, setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal menyebut surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat buruh lainnya.
Ia menyebut aksi pada 24 Oktober merupakan aksi awalan karena aksi akan terus berlanjut secara bergelombang pada 25-31 Oktober 2024 di masing-masing daerah di kantor gubernur atau wali kota di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi.
Said Iqbal menyebut, jika pemerintah tidak mendengarkan aksi yang digelar pada 24 Oktober dan rangkaian aksi gelombang hingga 31 Oktober, serikat buruh mengancam akan melakukan mogok nasional pada 11 atau 12 November.
“Apabila pemerintah tidak mau mendengar aksi pada 24 Oktober hari Kamis di depan Istana dan aksi lanjutan di seluruh wilayah Indonesia tanggal 24-31 Oktober, maka bisa dipastikan, serikat buruh sudah merancang untuk melakukan aksi mogok nasional yang tentatif waktunya tanggal 11 sampai 12 November 2024, stop produksi,” ujarnya.
“Mogok nasional diperkirakan diikuti 5 juta buruh di 15.000 pabrik di 38 provinsi,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal menyebut aksi tersebut diorganisir oleh serikat buruh. Sementara itu, Partai Buruh secara politik mendukung aksi tersebut, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengorganisasian mogok.
“Partai Buruh sikapnya secara politik mendukung perjuangan kaum buruh terhadap 2 isu tersebut,” katanya.
Said Iqbal meminta pemerintahan Presiden Prabowo mengabulkan tuntutan kaum buruh untuk menaikkan upah minimum. Sebab, menurut Iqbal, sudah 5 tahun buruh tidak naik upah karena sebelumnya sempat terjadi kenaikan upah tetapi di bawah inflasi.
“Kami berharap pemerintahan yang baru wabilkhusus Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan daripada buruh, pidato terakhir beliau di acara pelantikan menyiratkan ada keberpihakan kepada rasa keadilan, kepada kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat yang lemah,” kata Said.
“Sudah 5 tahun terakhir buruh tidak naik upah, hanya 2 tahun terakhir tersebut buruh naik upah 1,58% di bawah inflasi yang 2,8%. Jadi bukan naik upah, 2 tahun terakhir nombok 1,3%, tiap bulan nombok, bukan naik upah dan 3 tahun sebelumnya 0%,” ujarnya.
(yld/dhn)
