Jakarta –
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbicara soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dirinya mengatakan kemungkinan operasional wilayah aglomerasi yang dikoordinasi Dewan Aglomerasi itu akan ditangani wapres yang baru.
“Ya kalau saya mungkin hanya beberapa bulan saja kalaupun itu. Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barangkali. Belum pada tingkat operasionalnya, dan ini operasionalnya nanti wakil presiden baru yang akan menangani,” kata Ma’ruf di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3/2024).
Ma’ruf mengatakan aglomerasi merupakan suatu kebutuhan. Bahkan dia menyebut ide untuk mengoordinasikan banyak wilayah sudah lama muncul.
“Aglomersi itu sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan. Karena ide untuk mengoordinasikan dan menyinkronisasi, terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya, itu sudah lama,” kata dia.
“Sehingga dulu ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengoordinasi beberapa daerah. Itu pernah dan pernah dibicarakan beberapa kali,” tambahnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan soal konsep aglomerasi yang ada di dalam RUU DKJ. Tito mengatakan aglomerasi itu bukan untuk menyatukan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai satu wilayah.
Tito mengatakan pemerintah telah mengkaji RUU DKJ bersama ahli perkotaan hingga pakar tata negara seperti Jimly Asshiddiqie. Dia menyebutkan ada ide harmonisasi wilayah penyangga ibu kota, tapi bukan untuk menyatukan wilayah secara administratif.
“Ada beberapa ide saat itu dan FGD perlu, intinya, ada harmonisasi sinkronisasi program jangan bekerja sendiri-sendiri, jangan Depok mikirin sendiri, tapi nanti berdampak ke daerah lain. Jakarta mikirin sendiri, berdampak ke Bekasi. Tangerang mikirin sendiri, berdampak kepada Jakarta. Nah ini nggak bisa. Harus ada mekanisme untuk harmonisasi program,” ujar Tito di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Dia mengatakan RUU DKJ bukan untuk menyatukan wilayah Jakarta dengan daerah sekitarnya. Tito menegaskan konsep aglomerasi diperlukan untuk sinkronisasi program di kawasan tersebut.
“Menyinkronkan program terutama persoalan bersama dan setelah itu melakukan evaluasi secara reguler. Tapi tidak mengambil alih, kita tidak memiliki ide, ada yang punya ide tapi nggak banyak, untuk menyatukan daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi menjadi satu wilayah administrasi, tidak,” katanya.
(ial/maa)
