Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Seiring maraknya kasus kebocoran data yang terjadi sebelumnya, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLD) nantinya harus memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Apa itu?
Dalam beberapa kesempatan terakhir, mulai dari pidato kenegaraan hingga pembekalan terhadap pejabat Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi. Salah satu buktinya, mengubah Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Sehingga digital menjadi tema yang penting di kementerian ini. Nah, konsekuensinya, ya ada beberapa penyelesaian yang akan dilakukan secara organisasi. Lalu, ada beberapa hal yang menjadi fokus kita, terkait keamanan siber. Kita memastikan kementerian, lembaga, dan daerah itu menyiapkan apa yang kita sebut CISRT. Supaya mereka cukup awas dan menjadi lini pertama untuk mengatasi yang namanya cyber attack,” tutur Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Sebagai informasi, CISRT merupakan tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi, dan menanggapi insiden yang berkaitan dengan keamanan siber.
Nezar mengatakan bahwa setiap kementerian lembaga rupanya tidak memiliki CISRT. Mengingat perannya yang krusial di era digital, Prabowo mengarahkan agar setiap lembaga pemerintahan ini mempunyai CISRT.
“Nah, itulah yang mau kita benahi tata kelolanya gitu, ya. Supaya kita lebih tahan terhadap serangan siber nanti, paling nggak persiapan infrastrukturnya kita sudah beresin dulu,” ujar Nezar.
Bahkan, seperti disampaikan Nezar, memiliki CISRT di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut bersifat wajib. “Ya, mandatory kalau CISRT ini,” ucapnya.
Soal kewajiban kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah punya CISRT ini akan dibahas lebih lanjut di rapat pimpinan perdana di Kementerian Komdigi pada Selasa (22/10/2024). Selain itu, rapat tersebut akan membahas strategi rebranding Kominfo menjadi Komidigi.
“Makanya kita koordinasi dulu dengan Bu Menteri (Meutya Hafid), dengan Wamen dan jajaran Kominfo, besok rapim dulu, kita coba rumuskan, tajamkan, kemudian langsung bergerak,” pungkas Nezar.
(agt/rns)
