Jakarta –
Padatnya wisatawan di Bali, membuat Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan khawatir pariwisata Bali terancam merana seperti Barcelona. Namun, Sandiaga Uno selaku Menparekraf sudah memiliki langkah-langkah untuk mencegah ketakutan itu.
“Ada beberapa tindakan yang sekarang sedang difinalisasi, kebijakan yang segera dirampungkan oleh pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang sangat membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Kami akan menyelesaikan dalam beberapa hari ke depan rancangan kebijakannya untuk dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden,” kata Sandiaga Uno, Jumat (30/8/2024).
Sandiaga menambahkan bahwa rancangan kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa pariwisata berkualitas dan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Salah saru kebijakan itu adalah penghentian penggunaan lahan untuk komersial.
“Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju jadi lahan komersial. Oratorium dalam pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan akan diputuskan. Tapi tetap fokus kita Bali akan jadi destinasi berbudaya, bermartabat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Terkait overtourism di Bali, Sandiaga pun mengakui bahwa pariwisata bisa menjadi peluang penyebab terjadinya kerusakan alam hingga sosial. Namun dia sudah menyiapkan kebijakan untuk mencegah hal itu.
“Jadi untuk me-antisipasi jangan sampai Bali overtourism, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas dengan kebijakan yang lugas, sehingga permasalahan kemacetan, sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan dan meningkat beban biaya hidup bagi masyarakat di sini, lapangan kerja yang diambil oleh secara ilegal oleh WNA, itu bisa kita hentikan,”
“Jadi saya yakin tidak akan terjadi apa yang sekarang banyak dilaporkan di beberapa tempat di Eropa. Hanya di beberapa spot, yang sudah kita identifikasi dan tingkat kepadatannya sudah melebihi batas. Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) yang akan kita fokuskan, tapi tentunya kita harus bedah lagi karena enggak seluruh Bali Selatan ini sama. Jadi nanti akan kita formulasikan,” jelas Sandiaga.
(sym/wsw)
