Jakarta –
Wakil Ketua (Waka) Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri menyampaikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat meningkatkan penerimaan negara. Kendati begitu, dia meminta pemerintah mencari cara lain untuk meningkatkan sumber penerimaan selain dari PPN.
“Nah terkait dengan isu PPN ini memang kalau hitung-hitungan, ini cara yang paling gampang sejujurnya (meningkatkan pendapatan negara),” kata Hanif dalam diskusi Insight Hub Vol 2 bertajuk ‘Wacana PPN 12%, Solusi Fiska atau Beban Baru bagi Masyarakat?’ yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/15/2024).
Hanif menyebut bahwa wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen bisa menghasilkan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 70 hingga 80 triliun. Perhitungan itu apabila PPN dinaikan 1 persen.
“Tapi hitung-hitungannya kalau naik 1 persen itu berapa sih naik? Tambahnya Rp70-80 triliun,” sebut dia.
Hanif kemudian menyinggung tentang kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus menurun saat ini. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan perihal menaikkan PPN.
“Tapi dengan situasi ekonomi sekarang ini, di mana misalnya daya beli masyarakat kita juga masih benyak tantangan, menurun terus, PHK terjadi di mana-mana, terus kemudian industri manufaktur kita lagi jeblok, bahkan sejumlah pengamat ekonomi mengatakan kita ini sekarang sedang mengalami apa yang disebut sebagai deindustrialisasi,” ungkap Hanif.
Karena itu, Wakil Ketua Umum PKB itu meminta pemerintah untuk mencari model lain dalam upaya meningkatkan tambahan pendapatan negara. Sehingga tidak hanya mengandalkan PPN saja.
“Nah, tantangan, saya lebih cenderung misalnya untuk menantang teman-teman di pemerintah terutama yang mengusung pajak ini untuk menggunakan model yang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara,” ucap Hanif.
“Kita bukannya tidak setuju (PPN 12 persen) bahwa pendapatan negara harus diberikan. Harus kita ini setuju. Cuma cara meningkatkannya kan ada banyak model yang mungkin harus dilakukan secara lebih baik di waktu yang datang,” lanjut dia.
Namun, menurutnya, masih banyak cara-cara lain bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi.
“Misalnya satu, dari sisi digitalisasi kota, ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan tapi kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus,” ujar Hanif.
Selain itu, Hanif menyebut pemerintah juga bisa melakukan formalisasi kelompok ekonomi informal di Indonesia, terutama pada sektor UMKM yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Dia mengatakan masih banyak UMKM yang berada di luar sistem keuangan.
“Oleh karena harus dikasih edukasi, harus difasilitasi, harus dibantu, mungkin dikasih insentif agar mereka bisa bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu maka juga ada potensi pajak yang bisa diambil, kecil-kecil cuma kan jumlahnya besar gitu loh,” terang Hanif.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan penerapan PPN 12% akan dilaksanakan. Dia mengatakan penerapan PPN 12% dilakukan secara selektif hanya untuk barang mewah.
“Kan sudah diberi penjelasan ya, PPN adalah undang-undang. Ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Prabowo menyampaikan penerapan PPN 12% terhadap barang mewah untuk membantu rakyat kecil. Sedangkan, kata Prabowo, rakyat tetap dilindungi.
“Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” ujarnya.
“Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” jelasnya.
Tonton Video: Komisi XI DPR Ungkap PPN Naik 12% Tambah Pendapatan Negara Rp 70-80 T
[Gambas:Video 20detik]
(ond/dek)
