Jakarta –
Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti warga ber-KTP Jakarta yang belum memiliki hunian layak. DPRD mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra Anggi Arando Siregar dan Anggota Fraksi Golkar Farah Savira dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/20224).
“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan, untuk mengatasi keterbatasan dan mahalnya harga lahan di Jakarta tak seharusnya menghalangi warga untuk memiliki hunian terjangkau dan layak di Jakarta,” kata Anggi dalam pemaparannya.
Anggi menyebut konsep mixed-use development adalah cara yang bisa ditempuh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan menyediakan lebih banyak tempat tinggal bagi warga Jakarta. Dia menjelaskan masih terdapat 55 RW kumuh di Jakarta.
“Dari 55 RW itu, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius meningkatkan akses bagi warga Jakarta dalam memiliki perumahan yang layak, aman, dan terjangkau yang menjadi salah satu isu prioritas terkait permukiman,” ujarnya.
Senada dengan Anggi, Anggota Fraksi Partai Golkar Farah Savira menilai masih ada sejumlah warga dengan KTP DKI Jakarta yang belum terakomodir dalam rumah susun. Kelompok ini terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bawah kolong tol, hingga mereka yang berdomisili di area pemukiman kumuh.
“Situasi ini mencerminkan adanya banyak lingkungan hunian yang tidak mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak,” kata Farah.
Farah menyebut masih tersisa 222 RW kumuh dari 445 RW kumuh di Jakarta yang masuk dalam program penataan sesuai Pergub Nomor 90 Tahun 2018.
“RW kumuh tersebut sampai saat ini masih memerlukan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pembangunan rusun untuk mengakomodir masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai contoh pembangunan rusun Komaruddin agar segera diwujudkan,”ungkapnya.
Menjawab pemaparan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyediakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Dia juga terus berupaya melakukan pengembangan pembangunan rumah tidak layak huni.
“Terkait Penyediaan Hunian Layak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak aman dan terjangkau bagi masyarakat, melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
“Eksekutif juga mengembangkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui Perbaikan Rumah dan Konsolidasi Tanah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan BPN,” lanjut dia.
Teguh berharap program Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FRRR) bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta mendapatkan rumah.
“Terhadap RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang,” tuturnya.
Lihat juga Video ‘Pekat Debu Batu Bara di Udara Marunda’:
[Gambas:Video 20detik]
(bel/idn)
