Jakarta –
Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal program makan bergizi gratis yang sedang digodok. Menurut Bahlil ada hal yang sedang dibahas. Pertama, penyelenggara program makan gratis selain sekolah.
“Saya ingin menyampaikan bahwa ini ada opportunity (peluang) yang besar. Pak Prabowo dalam pemerintahan yang akan datang itu mempunyai kebijakan untuk makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini konsep besarnya lagi dibuat. Apakah ini diserahkan kepada sekolah atau dibuat pihak ketiga,” ujar Bahlil di hadapan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Selain itu, pemerintah juga memastikan Rp 70 triliun anggaran buat program makan bergizi gratis.
“Dan tahun ini itu sekitar Rp 70 triliun yang sudah disetujui. target anggaran pada 2029 insyaallah kalau berjalan, itu kurang lebih sekitar Rp 400 sampai 500 triliun. Ini test-case awal,” jelasnya
Kedua, menu makan gratis tidak akan sama di semua daerah. Menu makan gratis bakal menyesuaikan pangan lokal yang menjadi keunggulan masing-masing daerah.
“Nah ini bahkan saya bocorkan, untuk makanannya pun jenis makanannya tidak seragam. Makanya (namanya) diganti bergizi. Kalau di Papua mungkin ikan yang banyak daripada daging sapi. Di Maluku ikan, mungkin di daerah sini (Jakarta) sapi. Mungkin kalau di wilayah timur sayur daun katuk. Mungkin di sini (jakarta) sayur apa,” bebernya.
Konsep menu yang berbeda ini diusung untuk memberikan keadilan serta menonjolkan keunggulan komparatif di masing-masing wilayah di Indonesia. Sebab, jika menu makan disamaratakan, Bahlil menilai hal itu bisa berbuah menjadi monopoli dan bakal berbahaya.
“(Kalau menunya sama) Itu kita membangun konglomerasi baru. Nah dalam rangka memitigasi agar itu tidak terjadi, maka dibuatlah satu konsep agar ada keadilan secara proporsional pada komoditas-komoditas keunggulan yang ada pada wilayah-wilayah,” pungkasnya.
(hns/hns)
