Jakarta –
Harga minyak dunia mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada harga BBM nonsubsidi. Hal ini menyebabkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi diminta untuk diserahkan ke mekanisme pasar.
Dikutip dari acara Energy Corner CNBC Indonesia, pada Kamis (27/6), Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs harusnya mengikuti pergerakan harga di pasar, sehingga perusahaan bisa menyesuaikan lebih fleksibel. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan bahwa harga BBM, baik subsidi dan non subsidi, yang disalurkan BUMN tidak mengalami kenaikan harga dari awal tahun hingga Juni 2024 ini.
“Lantas, untuk harga-harga yang memang nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, dan sebagainya, biarkanlah mekanisme pasar saja. Tidak usah diatur oleh pemerintah. Nanti akan, kan itu juga diatur oleh pemerintah harganya sehingga tidak ada keleluasaan yang flelksibel kadang-kadang,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2024).
Sugeng juga mengatakan bahwa pergerakan harga BBM nonsubsidi secara berkala diumumkan di publik. Hal ini mempertimbangkan biaya produksi BBM nonsubsidi tersebut.
“Biarkan diumumkan di publik saja bahwa harga turun, naik sesuai dengan proses-proses produksi menghasilkan satu liter Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo misalnya,” jelasnya.
Sugeng juga mendorong subsidi yang tepat sasaran seperti LPG 3 kg, solar, hingga minyak tanah.
“Sehingga pemerintah kita semua sepakat pertama hemat energi karena ini semua barang subsidi, bisa tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran pemborosan yang bisa untuk lebih produktif,” pungkasnya.
(akn/ega)
