Minggu, Juli 7

Jakarta

Kelompok hacker Brain Cipher menjanjikan akan memberikan kunci data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Rabu (3/7/2024) yang telah disanderanya sejak dua minggu lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memilih bungkam.

Wakil Mentari Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar enggan merespons perkembangan pemulihan PDNS 2. Hal ini termasuk tawaran dari peretas soal pembebasan data pemerintah.

“Fokus ke acara ini saja,” ujar Nezar ditemui awak media usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Mastel Indonesia di Jakarta, Rabu (3/7/2024).


Ditanya terus-menerus terkait PDNS 2, Nezar pun mengatakan pemerintah sekarang menetapkan satu pintu terkait informasi perkembangan pusat data nasional.

“Satu pintu ya di Menko Polhukam,” ungkap Nezar sambil berlalu.

“Nanti ada saatnya,” tambah Nezar sesaat akan memasuki mobil dinasnya.

Sebelumnya diberitakan, PDNS 2 dilaporkan mengalami gangguan hingga berdampak layanan publik, seperti keimigrasian tersendat pada Kamis (20/6).

Kemudian, dalam konferensi pers bersama yang digelar di Kementerian Kominfo, terungkap kalau ransomware yang menyerang PDNS tersebut bernama Brain Cipher yang merupakan pengembangan dari LockBit 3.0. Ini adalah ransomware ganas yang sudah memakan banyak korban.

“Perlu kami sampaikan insiden Pusat Data Sementara inilah dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomeware LockBit 3.0,” ujar Kepala BSSn Hinsa Siburian, Senin (24/6).

Pada Rabu (26/6) Kominfo mengungkapkan ada 44 instansi pemerintah yang memiliki backup atau cadangan data, dimana lima di antaranya sudah dinyatakan normal kembali layanannya.

Disampaikan Hadi, pemerintah menargetkan layanan publik yang terkena gangguan akibat serangan siber terhadap PDNS 2 dapat normal kembali pada Juli 2024.

Dalam rapat tingkat menteri pada hari ini juga disepakati agar instansi pemerintah mempunyai cadangan data atau backup berkaca pada peristiwa PDNS 2.

“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatory, tidak optional lagi,” kata Hadi.

(agt/fay)

Membagikan
Exit mobile version