Jakarta –
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengatakan pentingnya kontribusi banyak pihak untuk memanfaatkan potensi hutan. Meskipun begitu, aspek kelestarian lingkungan tidak boleh dikesampingkan.
“Dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), mengola hutan diperlukan gerakan semua stakeholder, semua pihak pemerintah provinsi, pusat, daerah, swasta, masyarakat untuk bersama-sama kelola hutan,” kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan (KLHK) Hanif Faisol Nurofiq di acara detikPagi, Kamis (27/6/2024).
Menurutnya, meskipun masyarakat mendapatkan akase kelola hutan namun juga perlu bijak. Sebab masyarakat harus juga harus memperhatikan keberlanjutan kelestarian hutan untuk generasi mendatang.
“Kepada teman-teman yang telah di redistribusi aset kepada masyarakatnya dan mendapatkan akses kelola. Mari bersama-sama menjaga hutan karena kita hidup masih banyak generasi yang hidup. Hutan menjadi tulang punggung modalitas pembangunan nasional kita,” jelasnya.
“Ayo jaga hutan tingkatkan legitimasi hutan untuk kelestarian, ketahanan negara kita terhadap semua kejadian geopolitik yang sekarang terjadi,” sambungnya.
Dia menjelaskan meskipun masyarakat mendapatkan akses kelola hutan, KLHK tetap memetakan kawasan hutan yang kelestariannya harus dijaga. Hal itu tertuang dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
Menurutnya, peta tersebut membuat kawasan hutan yang telah ditetapkan tidak bisa dimanfaatkan. Pasalnya, keasrian hutan tersebut harus dijaga.
“Peta indikatif Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) itu seluas 66 juta hektar itu yang masuk disitu tidak boleh ada kegiatan apapun. Jadi keperawanan hutan dijaga. Artinya hutannya tidak boleh diganggu kecuali PSN (Proyek Strategis Nasional),” tutupnya.
Sebagai informasi Festival Like-2 yang disponsori oleh Asia Pulp and Paper, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, Merdeka Copper Gold, Adaro Energy, dan Pertamina.
(anl/ega)
