Jakarta –
Upaya pemberantasan judi online terus dilakukan meski sudah berganti pemerintahan. Ketua Umum Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) Sarwoto Atmosutarno mengatakan perang terhadap judi online harus berkelanjutan.
Saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah jadi sorotan karena ada oknum pegawai yang melindungi situs judi online yang seharusnya mereka blokir. Sebanyak 1.000 situs judi online dibekingi dengan meraup keuntungan sekitar Rp 8,5 juta per situsnya.
“Kalau menurut saya, kita jangan terkecoh dengan hiruk pikuk yang ada karena hiruk pikuk ini sudah direncanakan lama. Maksudnya soal penangkapan itu soal waktu, bahwa timing-nya sekarang di pemerintahan baru, itu hanya timing saja,” ujar Sarwoto ditemui detikINET beberapa waktu lalu.
Sarwoto sebelumnya menjabat sebagai staf khusus menteri di era Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia mengatakan pemberantasan judi online sudah dan sering dikerjakan pada saat itu.
“Pernah ada dua lantai dibersihin, lantai 3 sama lantai 8. Kenapa? Karena teman-teman di situ sudah diindikasikan tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk take down judol, sehingga pembersihan itu sebenarnya berlanjut,” kata Sarwoto.
“Akibat dari pembersihan dan penggantian orang yang kita tahu itu kan, hasilnya ada, volume transaksinya turun, menurut PPATK (transaksi judi online-red) turun dari Rp 600 triliun ke bawah Rp 300 triliun, dan ini masih terlalu tinggi karena masih banyak kasus-kasusnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sarwoto menambahkan, pemerintah ketika itu membuat Satgas Judi Online untuk mengatasi permainan haram tersebut di masyarakat. Pencegahannya itu dilakukan oleh Kominfo (sekarang Komdigi) sedangkan penindakannya tugas pihak kepolisian. “It’s very clear job,” tegasnya.
“Lalu, apa yang dilakukan Pak Budi Arie dalam waktu sesingkat itu (menjabat Menkominfo-red)? Take down terus dilakukan. Untuk itu, begitu ia lihat di dalam ada yang enggak beres, terpaksa dia nyari teman-teman dari luar yang untuk membantu,” jelasnya.
Setelah itu agar berkomitmen dalam memberantas judi online, maka diterapkan pakta integritas seluruh pegawai Kominfo saat itu tanpa terkecuali.
“Beliau (Budi Arie) sampai take down konten judi online, kemudian panggilin semua pemain payment gateway lalu koordinasi dengan PPATK, perbankan, semua dimintai pesan dan perintah agar ini disikat. Akhirnya Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan, bahwa ini soal timing menurut saya tapi kok timing-nya pas pergantian. Jadi, seolah dibuat momen yang lama kayak apa, yang baru kayak apa,” ucapnya.
“Menurut saya, kita jangan terlalu ribut soal itu, objektif. Ayo bersama-sama, kita cari biang keladinya karena biang keladinya belum beres nih, kita masih di tengah dan bawah, hulunya belum dapat. Jangan dibelokkan isunya ke mana-mana. Ini urusan bareng-bareng negara ini bersama komponennya. Kalau hulunya kepegang, saya yakin selesai,” pungkas Sarwoto.
(agt/agt)
