Jumat, Oktober 4


Jakarta

Juru Bicara Partai Demokrat Irwan menaruh perhatian terkait kebijakan kehutanan Indonesia saat ini. Dia berpendapat kebijakan kehutanan Indonesia ke depannya harus mampu memerangi deforestasi hingga mengatasi perubahan iklim.

Irwan awalnya menyoroti kebijakan kehutanan Indonesia pada Pemerintahan saat ini. Dia menyebut kebijakan saat ini punya cakupan yang ambisius tapi belum berhasil diterapkan.

“Saya melihat secara keseluruhan, kebijakan kehutanan Indonesia saat ini mempunyai cakupan yang ambisius, namun sering kali gagal dalam pelaksanaannya,” kata Irwan dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).


Irwan menilai kebijakan kehutanan harusnya tetap berfokus pada upaya memerangi deforestasi. Kemudian, menurutnya kebijakan kehutanan juga harus mampu melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi perubahan iklim.

“Kebijakan kehutanan Indonesia ke depan harus mampu secara komprehensif untuk memerangi deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengatasi perubahan iklim,” ucapnya.

Selain itu, dia menyebut kebijakan kehutanan yang diterapkan juga harus didukung, tidak hanya oleh Pemerintah, tapi juga masyaraka tdan pelaku usaha. Hal ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya.

“Menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan hutan melalui kebijakan yang terintegrasi dan didukung dengan baik oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha merupakan tantangan penting bagi pemerintahan Pak Prabowo ke depan,” ujar dia.

Meski begitu, Irwan, yang merupakan lulusan S3 Kehutanan Universitas Mulawarman ini, yakin Prabowo mampu mewujudkan kebijakan kehutanan dalam asta citanya. Dia juga yakin Pemerintahan Prabowo Subianto akan lebih sukses menjaga hutan Indonesia.

“Dengan komitmen Pak Prabowo untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam asta cita beliau saya meyakini pengelolaan hutan dan kehutananan akan lebih baik dan sukses lagi dari sekarang ini. Saya mendukung dan mendorong Pak Prabowo untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, memastikan kelanggengan dan perluasan moratorium, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi
masyarakat yang lebih besar,” tuturnya.

Cara Atasi Deforestasi hingga Perubahan Iklim

Irwan lantas mengungkap cara untuk memerangi deforestasi hingga peruahan iklim. Dia menyebut kebijakan terkait kehutanan harus didasari pada solusi terpadu yang berkaitan dengan hukum, teknologi, sosial, dan ekonomi.

“Penerapan solusi-solusi ini memerlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan tindakan pemerintah, partisipasi masyarakat, kerja sama internasional, dan keterlibatan sektor swasta. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui strategi yang ditargetkan, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam memerangi deforestasi dan mendorong kehutanan berkelanjutan, sehingga menghasilkan hasil lingkungan, ekonomi, dan sosial yang lebih baik,” jelasnya.

Irwan membeberkan salah satu yang menjadi tantangan terkait sektor kehutanan yakni penegakkan hukum yang tidak memadai. Dia menyebut penegakkan hukum terkait hutan sering menghadapi tantangan lantaran keterbatasan sumber daya, korupsi, hingga begitu luas wilayah yang diawasi.

“Maka solusinya, mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk memberikan gaji yang lebih baik bagi pejabat kehutanan untuk mengurangi insentif korupsi. Menerapkan teknologi pemantauan canggih seperti citra satelit dan drone untuk mencakup wilayah yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih sedikit. Memperkuat kemitraan dengan badan-badan penegak hukum internasional untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum,” bebernya.

Selain itu, dia juga menyinggung adanya tekanan ekonomi dan konflik pertanahan yang kerap jadi penghalang. Dia menyebut perlu adanya pengembangan insentif ekonomi hingga sertifikasi tanah yang lebih efisien.

“Mengembangkan insentif ekonomi seperti pembayaran jasa ekosistem (PES) yang
memberikan kompensasi kepada pemilik lahan dan masyarakat karena menjaga keutuhan
hutan. Menerapkan sistem sertifikasi tanah yang lebih efisien untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakui hak-hak adat atas tanah, sehingga mengurangi konflik dan penggunaan tanah tanpa izin. Mendukung transisi menuju praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan hasil panen tanpa memperluas lahan, seperti agroforestri,” ujar dia.

Selain itu, dia menyebut kurang terlibatnya masyarakat lokal juga menjadi kendala. Penolakan pun kerap terjadi akibat tidak dilibatkannya masyarakat.

“Solusinya memperluas program perhutanan sosial yang memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota masyarakat mengenai praktik berkelanjutan dan manfaat konservasi. Melibatkan pemimpin lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa strategi konservasi sesuai dengan budaya dan diterima secara luas,” tuturnya.

Kemudian, ketergantungan pada ekonomi global dan dampak perubahan iklim juga turut ambil andil. Dia menjelaskan masing-masing tantangan itu harus diselesaikan dengan solusi yang tepat.

“Masalah ketergantungan ekonomi global solusinya mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah yang bergantung pada industri yang banyak melakukan deforestasi. Mempromosikan dan mewajibkan sertifikasi untuk minyak sawit dan produk kayu untuk
memastikan produk tersebut memenuhi standar keberlanjutan internasional, sehingga
mempertahankan pasar ekspor sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Serta Bekerja sama dengan badan-badan internasional untuk memastikan bahwa perjanjian perdagangan mencakup klausul lingkungan hidup yang kuat yang mendukung praktik produksi berkelanjutan,” jelasnya.

“Lalu dampak perubahan iklim harus diselesaikan dengan fokus pada penanaman spesies yang beragam dan tahan iklim untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi di kawasan yang dihutankan kembali. Mengembangkan strategi pengelolaan kebakaran dan kekeringan yang komprehensif yang mencakup sistem peringatan dini dan kemampuan tanggap cepat. Serta mencari dukungan internasional untuk proyek adaptasi skala besar yang bertujuan membuat praktik kehutanan lebih tahan terhadap perubahan iklim,” sambung dia.

(maa/maa)

Membagikan
Exit mobile version