Jakarta –
Kamboja dituding melakukan perbudakan modern terhadap warga asal Korea Selatan. Kini, pemerintah Kamboja khawatir isu itu berdampak kepada pariwisata.
Mengutip Khmer Times, Rabu (30/10/2024) Kementerian Pariwisata Kamboja memastikan berita itu bohong. Mereka mengimbau masyarakat, wisatawan domestik, dan turis asing untuk tidak mempercayai berita tersebut.
Seruan tersebut muncul setelah sebuah saluran televisi Korea yang baru-baru ini menayangkan laporan bahwa warga negara Korea menjadi korban penahanan ilegal, kerja paksa, dan ancaman di Kamboja.
Kementerian Pariwisata Kamboja menyatakan bahwa Komisariat Jenderal Kepolisian Nasional dengan tegas membantah laporan yang menyesatkan dari televisi Korea tersebut. Kabar itu dianggap sebagai berita palsu yang merugikan pandangan publik, baik nasional maupun internasional tentang Kamboja.
“Kementerian Pariwisata ingin menegaskan kepada masyarakat dan semua wisatawan, baik domestik maupun internasional bahwa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Samdech Thipadei, Kamboja terus menjaga perdamaian, stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum, yang merupakan fondasi penting untuk pengembangan di semua sektor, termasuk pariwisata,” bunyi pernyataan tersebut.
Pada tahun 2023 Kamboja menerima lebih dari 5,45 juta wisatawan mancanegara, meningkat 139,5%. Selama periode sembilan bulan pertama tahun 2024, Kamboja menyambut sekitar 4,8 juta wisatawan mancanegara, meningkat 22,2%.
Capaian tahun 2024 itu termasuk 144.293-nya adalah wisatawan dari Korea dan meningkat 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kamboja diperkirakan akan menerima sekitar 7 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025.
Kemudian, Kementerian Pariwisata Kamboja juga mengajak wisatawan nasional dan internasional untuk berpartisipasi aktif dalam Festival Air yang akan diadakan di Phnom Penh dari 14-16 November dan Festival Laut di provinsi Kampot dari 13-15 Desember tahun ini.
Kementerian tersebut juga menyatakan untuk setiap media massa agar selalu memperhatikan standar pemberitaan mereka, menjalankan etika serta mencari tahu kebenaran berita agar informasi palsu tidak menyebar luas.
“Kementerian Pariwisata mengajak media untuk mematuhi standar profesional dan etika, serta mengoreksi dan menghentikan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan citra internasional Kamboja,” pernyataan kemneterian.
Selain itu, Kementerian Pariwisata Kamboja, Kementerian Dalam Negeri Kamboja juga mengeluarkan pernyataan yang menolak laporan serupa dari beberapa media asing yang mencemarkan citra Kamboja. Dengan klaim bahwa negara Kamboja tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam pemberitaan palsu itu.
(upd/fem)
