Kalau Orang Selesai Kontraknya, Jangan Bilang PHK karena Efisiensi

Jakarta –

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis isu munculnya gelombang PHK lantaran kebijakan efisiensi anggaran. Hasan menjamin tidak ada PHK karena efisiensi anggaran.

“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan hal-hal detail dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

“Istilahnya itu ‘God is in the details‘, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita,” kata Hasan.

Menurut Hasan, penyisiran yang dilakukan Prabowo mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja negara tersebut antara lain pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, serta beberapa pengeluaran lainnya.

“Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” ujar Hasan.

Selain itu, Hasan menanggapi adanya pandangan bahwa efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. Dia menuding sejumlah institusi salah menafsirkan inpres.

“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan Prabowo terus berjuang membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.

“Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

(fca/lir)