Jakarta –
Menjaga harga beras agar bisa tetap stabil menjadi salah satu tugas penting pemerintah. Pergerakkan harga bahan pangan pokok masyarakat RI ini punya andil yang cukup besar dalam perekonomian nasional.
Namun untuk menjalankan tugas tersebut nyatanya tidaklah mudah. Pandangan ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengecek ketersediaan beras sekaligus menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya.
Dalam sambutannya Jokowi mengatakan, apabila produksi beran turun maka harga beras pasti akan naik lantaran suplainya yang juga ikut menurun. Ia pun kemudian memperkenalkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga turut mendampinginya pada kala itu.
“Kalau produksi beras turun artinya harga pasti akan? (Naik), karena suplainya sedikit. Nah ini urusan Menteri Pertanian, jadi bu, kalau mau tahu urusan pertanian ini Pak Menteri Pertanian. Pak Amran Sulaiman ini dari Makassar yang mengurus beras,” kata Jokowi, ditulis Kamis (27/6/2024).
Lebih lanjut, Jokowi pun sempat menyampaikan curhatannya tentang tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Menurutnya, menjaga keseimbangan harga beras bukanlah perkara yang mudah. Dalam hal ini, apabila harga beras naik petani akan senang, namun tidak demikian dengan masyarakat.
“Ngurus yang namanya beras itu bukan gampang, yaaa? Kalau harganya naik, beras harga naik, petani senang ndak? petani senang. Ibu-ibu senang ndak? (nggak) Nah itu,” ujar Jokowi
“Ini bertolak belakang, ibu-ibu ndak senang kalo beras naik tapi kalo beras kita teken untuk turun petaninya yang nanti, kalo saya ke sawah dengan Pak Amran (Menteri Pertanian) ke sawah, ‘pak berasnya harganya turun, gabahnya turun’ (mengeluh). Itulah sulitnya pemerintah,” sambungnya.
Dalam hal pengendalian beras dan pengelolaan cadangannya, Bulog turut andil bertanggung jawab. Lain halnya dengan harga komoditas pangan lainnya seperti cabai, telur, hingga daging, yang mana stabilitas dan ketersediaannya menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Memang tugas pemerintah menyeimbangkan (beras). Nah kalo harga cabe naik, harga telur naik, harga daging naik, itu tanggung jawabnya Pak Arief, ini Pak Kepala Badan Pangan (Bapanas). Jangan marah ke saya, marahnya ke Pak Arief ya,” kelakar Jokowi.
Jokowi selanjutnya menjelaskan, apabila stok beras dalam negeri kurang hingga menyebabkan harga naik, mau tidak mau Bulog harus melakukan impor untuk menyeimbangkan. Meski begitu, ia menjamin saat ini aman lantaran stok Bulog berjumlah 1,7 juta ton.
“Kalau ibu-ibu masih ragu nanti liat di dalam. Stoknya ada bener ndak seberapa banyak, cek di dalam. Dari sini aja kelihatan segunung kayak gitu. Inilah stok cadangan beras yang kita miliki agar harga tidak dimain-mainkan, baik oleh tengkulak maupun oleh yg lain-lainnya,” tuturnya.
Di samping itu, Jokowi sempat menyinggung tentang program bantuan pangan pemerintah atau bansos beras. Ia memastikan, program tersebut akan lanjut hingga Desember 2024. Menurutnya, hal ini bisa terwujud lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup.
“Bagaimana mau terus? Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember, ya? Kita syukuri dong, karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu,” ujar dia.
Ia juga memastikan bahwa beras yang diterima keluarga penerima manfaat merupakan beras berkualitas premium. Hal ini tidak seperti di waktu yang lalu-lalu, di mana beras bantuan pemerintah dikenal punya kualitas kurang bagus seperti berwarna kekuningan dan kehitaman.
“Ini berasnya yang diterima ada yang kuning-kuning, hitam-hitam gitu? Bagus-bagus ya? Karena yang dikirimkan ke bapak-ibu semuanya adalah beras-beras premium. Bener ndak? Kalau ada yang tunjuk jari berasnya hitam sampaikan ke saya sekarang,” katanya.
“Inilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang terus Bulog memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya,” jelas dia.
(shc/kil)
